Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Bintan Apri Sujadi Diduga Rugikan Negara hingga Rp250 Miliar

Dalam kasusnya ini, Apri Sujadi dari tahun 2017 hingga 2018 diduga menerima uang sekitar Rp6,3 miliar.


zoom-inlihat foto
Bupati-Bintan-Apri-Sujadi-jadi-tersangka-korupsi-cukai-rokok.jpg
Tribunnews/Irwan Rismawan
Bupati Bintan Apri Sujadi mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/8/2021). KPK menahan Bupati Bintan periode 2016-2021, Apri Sujadi dan plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Mohd Saleh H. Umar terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. Tribunnews/Irwan Rismawan


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) di Kabupaten Bintan 2016-2018.

Selain itu, KPK juga menetapkan pelaksana tugas (plt.) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Moh Saleh H. Umar, sebagai tersangka.

Dalam kasusnya ini, Apri Sujadi dari tahun 2017 hingga 2018 diduga menerima uang sekitar Rp6,3 miliar.

Sementara itu, Moh Saleh H. Umar dari tahun 2017 hingga 2018 juga diduga menerima uang sekitar Rp800 juta.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi Jadi Tersangka Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Baca: Paut Syakarin Ditetapkan Tersangka Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi, KPK Sita Rp 8,075 M

Uang yang diterima Apri Sujadi dan Moh Saleh tersebut berasal dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil akohol (MMEA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bintan periode 2016-2017 Apri Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bintan periode 2016-2017 Apri Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018. (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

KPK menduga perbuatan kedua tersangka tersebut merugikan keuangan negara senilai sekitar Rp250 miliar dalam kasus ini.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8/2021), seperti dikutip Tribunnews.

“Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp250 miliar,” tutur dia.

Baca: Alexander Marwata

Baca: Profil Bupati Bintan Apri Sujadi, Dipecat dari Partai Karena Hadiri KLB Demokrat di Deli Serdang

Kini kedua tersangka itu ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Apri Sujadi ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK Gedung Merah Putih.

Sementara itu, Moh Saleh H Umar ditahan di Rutan KPK Kavling C1 Gedung ACLC.

Alexander menyampaikan bahwa Apri mengumpulkan distributor yang mendapatkan kuota rokok di sebuah hotel di Batam setelah mulai menjabat pada 2016.

KPK menduga Apri menerima sejumlah uang dari para pengusaha rokok yang hadir.

Pada Mei 2017 di sebuah hotel, Apri Sujadi kembali memerintahkan mengumpulkan, serta memberikan arahan kepada para distributor sebelum penerbitan Surat Keputusan Kuota Rokok tahun 2017.

Apri Sujadi Bupati Bintan
Apri Sujadi (TRIBUNBATAM/istimewa)

Baca: ICW : Seharusnya Juliari Minta Maaf kepada Masyarakat, Bukan Jokowi atau Megawati

Baca: Minta Dibebaskan Karena Anak Masih Butuh Figur Ayah, Juliari Batubara: Akhirilah Penderitaan Kami

Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang atau 18.500 karton dan kuota MMEA.

Dari kuota itu, KPK menduga sebanyak 15 ribu karton merupakan jatah Apri dan 2.000 karton merupakan jatah Saleh, sedangkan 1.500 kuota milik pihak lainnya.

Kemudian pada 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi menambah kuota rokok BP Bintan 2018 dari 21.000 karton menjdi 29.761 karton.

Baca: Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul, Gubernur DKI Jakarta Bakal Dipanggil KPK

Baca: Kasus Korupsi Benur, Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Dari jumlah itu, KPK menduga Apri menguasai 16.500 karton dan Saleh 2.000 karton, sedangkan 11 ribu karton milik pihak lainnya.

KPK menduga Saleh menetapkan kuota rokok dan minuman keras pada 2016 hingga 2018 tanpa menghitung kebutuhan secara wajar.

Dari tahun 2016-2018 pula, BP Bintan diduga menerbitkan kuota miras kepada PT Tirta Anugrah Sukses yang belum mendapatkan izin dari BPOM dan diduga kelebihan atas penetapan kuota rokok di BP Bintan.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Ramalan Zodiak Besok Jumat 29

    Berikut ini adalah ramalan zodiakmu untuk hari esok
  • Vivi Novica

    Vivi Novica Lee merupakan pemain profesional PUBG Mobile
  • Serikat Pekerja Garuda Tuding Dirut

    Serikat Pekerja Garuda melaporkan direktur utama PT Garuda
  • Ladoo

    Ladoo atau laddu (laddoo) merupakan manisan berbentuk bola
Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved