Kasus Korupsi Benur, Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Edhy Prabowo terbukti bersalah melakukan korupsi dalam ekspor benih lobster (benur).


zoom-inlihat foto
eks-menteri-kelautan-dan-perikanan-kkp-edhy-prabowo-25-11-2020.jpg
Tribunnews/Irwan Rismawan
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo terbukti bersalah melakukan korupsi dalam ekspor benih lobster (benur).

Hakim menyatakan Edhy bersama bawahannya terbukti menerima suap US$ 77 ribu dan Rp 24,6 miliar untuk mempermudah pengajuan ekspor benur.

Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Baca: Edhy Prabowo

Baca: Berharap Divonis Bebas, Edhy Prabowo Merasa Banyak Berjasa untuk Negara saat Jadi Menteri KKP

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama," kata ketua majelis hakim Albertus Usada, dalam sidang yang digelar virtual, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama)

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," tutur hakim Albertus.

Selain itu, Edhy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun terhitung sejak Edhy selesai menjalankan masa pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalankan masa pidana pokoknya," ujar hakim Albertus.

Adapun vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa KPK.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved