Majelis Permusyawaratan Federal (BFO)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) merupakan sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949).

BFO terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dimana masing-masing negara bagian memiliki satu suara.

Komite ini bertanggungjawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar.

Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa yang mana keterlibatan Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat.

Karena memiliki hubungan dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia.

Seiring adanya aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta pemulihan pemerintah Republik di Yogyakarta sebelumnya untuk terlibat dalam Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia di Den Haag.

Setelah pertemuan dengan pimpinan Republik yang dipenjara di Pulau Bangka ditambah adanya serangan balasan Republikan  di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1949, BFO menjadi semakin kecewa dengan kekejaman Belanda dan menganjurkan masuknya orang-orang Republik dalam negosiasi dan sistem federal.

Baca: Revolusi Nasional Indonesia

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional : Republik Indonesia Serikat

Dasar didirikannya BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal ini karena adanya pembentukan negeri federasi di Indonesia.

Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook, berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia.

Tetapi rencana untuk mengubah ketatanegaraan tersebut terkendala karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia.

Van Mook kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi agar dapat menyebarluaskan federalisme di Indonesia.

Namun, rencana Van Mook kembali gagal karena hal itu bertentangan dengan keinginan Belanda yang juga ingin RI masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda.

Pada 15 - 25 Juli 1946, Van Mook kemudian menggelar konferensi di Malino dan menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi.

Setelah Konferensi Malino, Van Mook kembali mengadakan konferensi yang disebut konferensi Pangkal Pinang dan Denpasar.

Konferensi itu menjadi pemicu awal pembentukan negara federal di Indonesia, yakni Negara Indonesia Timur, sebagai negara bagian yang pertama berdiri.

Baca: HJ Van Mook

Baca: Komisi Tiga Negara (KTN)

Negara Bagian

• Negara Indonesia Timur

• Jawa Timur

• Sumatera Timur

• Madura

• Pasundan (Jawa Barat)

• Sumatera Selatan

Negara Otonom

• Banjar

• Banka

• Billiton

• Jawa Tengah

• Borneo Timur

• Groot Dajak (Dajak Besar)

• Riau

• Federasi Kalimantan Tenggara

• Borneo Barat

Baca: UNCI (United Nations Commission for Indonesia)

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional: Konferensi Inter Indonesia

Sejak awal berdirinya BFO, terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diselenggarakan BFO. Tokoh tersebut yaitu:

• Tengku Bahriun dari 7 Juli 1943 sampai 13 Januari 1949 (Ketua)

• Sultan Hamid II dari 13 Januari 1949 sampai 17 Agustus 1950 (Ketua)

• Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur),

• R.T Adil Puradiredja (Pasundan),

• Sultan Hamid II (Borneo Barat),

• T. Mansoer (Sumatra Timur).

Masing-masing tokoh tersebut memanfaatkan setiap kesempatan dalam rapat untuk mempengaruhi anggota lainnya agar mendukung usaha dan pemikirannya.

Anak Agung dan Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI, sementara Sultan Hamid II dan T. Mansoer berusaha agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Tokoh Kemerdekaan: Mohammad Roem

7 Juli 1948

Para anggota BFO memulai sidang pertama mereka di Bandung.

15 - 18 Juli 1948

BFO kembali melakukan konferensi selama tiga hari guna membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang disebut Pemerintah Federal Interim (FIR).

Konferensi tersebut membahas perihal ikut sertanya RI dalam susunan FIR.

Apabila RI tidak bersedia, maka FIR akan tetap dibentuk guna menyiapkan negara serikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia saja.

Ketika FIR terbentuk, akan diadakan kembali sebuah perundingan untuk mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR.

27 Juli 1948

BFO mengumukan resolusinya pada konferensi pers di Gedung Indonesia Serikat, Jakarta.

Resolusi itu terdiri dari enam dasar, salah satunya berisi tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan beranggotakan sedikitnya tiga orang Indonesia.

21 Januari 1949

Diadakan pertemuan delegasi antara BFO, Mr. Djumhana, dan dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas rencana pembicaraan antara wakil republiken dan Belanda.

Delegasi Republik Mohammad Roem mengatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO apabila diawasi oleh pihak Komisi PBB.

14 April 1949

Pertemuan antara RI, Belanda, dan BFO diselenggarakan di Hotel Des Indes, Jakarta, dengan hasil sebagai berikut:

- Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya,

- Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB),

- Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta,

- Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

22 Juni 1949

Diselenggarakan kembali pertemuan antara RI, BFO, dan Belanda.

Perundingan tersebut menghasilkan keputusan, yakni :

- Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat seperti pada Perjanjian Renville 1948,

- Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak,

- Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional: Perjanjian Roem Roijen

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional : Konferensi Meja Bundar

(TribunnewsWiki.com/Septiarani)