Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Diberhentikan

Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK


zoom-inlihat foto
jokowi-soal-75-pegawai-kpk-tidak-lolos-tes.jpg
Sekretariat Presiden
Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons tentang isu pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan guna diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut ialah penyidik senior Novel Baswedan.

Dalam penuturannya, Presiden Jokowi meyakini KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbaik.

Hal ini dikarenakan tugas para pegawai KPK untuk memberantas korupsi harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat.

Menurut Jokowi, adanya tes wawasan kebangsaan bisa menjadi salah satu cara untuk memberantas korupsi yang sistematis.

Baca: Gelar Miss Universe 2021 Dimenangkan oleh Andrea Meza dari Mexico

Baca: Jokowi Ajak Erdogan dan Sejumlah Pemimpin Negara untuk Hentikan Agresi Israel di Palestina

Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.
Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. (Sekretariat Presiden)

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam berupaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang sistematis,” kata presiden seperti dikutip dari YouTube Seretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Namun Jokowi menilai, jangan sampai hasil tes wawasan kebangsaan tersebut menjadi dasar satu-satunya pemberhentian para pegawai KPK yang tidak lolos.

Tes ini diharapkan bisa mendorong institusi KPK menjadi lebih baik.

Termasuk pula individu yang terlibat di dalamnya.

Baca: #Slankpenipu Trending Topik di Twitter, Slank Disindir Warganet karena Bungkam soal KPK

Baca: 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Dinonaktifkan, Novel Baswedan: Tindakan Ketua KPK Sewenang-wenang

Komisi Pemberantasaan Korupsi atau KPK
Komisi Pemberantasaan Korupsi atau KPK (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK

Dan tidak sertamerta untuk menjadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Jokowi.

Kekurangan dalam tes wawasan tersebut, menurut Presiden masih bisa diperbaiki.

Salah satunya ialah dengan pendidikan kedinasan mengenai wawasan kebangsaan.

Selain itu juga diperlukan langkah lainnya bagi individu di dalam KPK maupun institusi tersebut.

Baca: Ardhito Rilis Album EP Bertajuk Semar & Pasukan Monyet, Hadirkan 7 Lagu Jazz Anak-Anak

Baca: Viral Video Pasangan Remaja Diduga Mesum di Kolam Renang, Nekat Buat Tak Senonoh di Tengah Kerumunan

Ketua KPK Firli Bahuri usai menjadi pembicara dalam penyuluhan antikorupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3/2021).
Ketua KPK Firli Bahuri usai menjadi pembicara dalam penyuluhan antikorupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3/2021). (IRFAN KAMIL)

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada ruang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah pada level individual maupun organisasi,” lanjut dia.

Kepala negara menyayangkan jika nantinya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes itu langsung diberhentikan.

Jangan sampai tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN justru merugikan individu terkait hingga merugikan haknya.

Jokowi juga meminta kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Menpan RB Tjahjo Kumolo serta kepala BKN Bima Haria Wibisana untuk menindaklanjuti para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut.

Baca: Patrick Cao

Baca: Resmi Merger Dirikan GoTo, Ini Layanan Inti yang Akan Dihadirkan oleh Tokopedia dan Gojek

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari) (Kompas.com)




Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Johanis Tanak

    Johanis Tanak adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Rasamala Aritonang

    Rasamala Aritonang adalah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Viral Video 14 Detik Pasangan

    Polisi sebut perekam dan penyebar video viral 14
  • Abu Tumin

    Abu Tumin adalah ulama besar, ahli fikih, dan
  • Banyak Warga Rusia Ingin Kabur,

    Banyak warga Rusia yang melarikan diri ke negara
Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved