Pemerintah Tolak Permohonan Moeldoko Cs Terkait Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB Deli Serdang

Pemerintah menyatakan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum.


zoom-inlihat foto
jhony-allen-klb-2.jpg
Tribun Medan
Pimpinan sidang, Jhoni Alen Marbun bersama kader partai menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah menyatakan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melalui keterangan persnya, Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Yasonna menuturkan bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang digelar oleh kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.

Lebih lanjut Yasonna menuturkan pihaknya juga telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC," kata Yasonna seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," bebernya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Yasonna diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik yang menjerat politikus Partai Golkar, Markus Nari. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Yasonna diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik yang menjerat politikus Partai Golkar, Markus Nari. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca: Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Tak Pernah Mengemis untuk Dapatkan Pangkat dan Jabatan

Baca: Sebut Sudah Ada Keretakan, Moeldoko Nyatakan Dirinya Didaulat Jadi Pemimpin Partai Demokrat

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," pungkasnya.

Alhasil dengan pemerintah sudah menolak permohonan pengesahan hasil KLB kubu Moeldoko, maka bisa dikatakan Partai Demokrat secara resmi masih dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres pada 2020, dan juga tentunya didampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai.

Diberitakan sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Deli Serdang harus segera melengkapi dokumen-dokumen terkait permohonan pengesahan kepengurusan.





Halaman
123






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved