Pemerintah Tolak Permohonan Moeldoko Cs Terkait Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB Deli Serdang

Pemerintah menyatakan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum.


zoom-inlihat foto
jhony-allen-klb-2.jpg
Tribun Medan
Pimpinan sidang, Jhoni Alen Marbun bersama kader partai menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah menyatakan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melalui keterangan persnya, Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Yasonna menuturkan bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang digelar oleh kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.

Lebih lanjut Yasonna menuturkan pihaknya juga telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC," kata Yasonna seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," bebernya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Yasonna diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik yang menjerat politikus Partai Golkar, Markus Nari. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Yasonna diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik yang menjerat politikus Partai Golkar, Markus Nari. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca: Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Tak Pernah Mengemis untuk Dapatkan Pangkat dan Jabatan

Baca: Sebut Sudah Ada Keretakan, Moeldoko Nyatakan Dirinya Didaulat Jadi Pemimpin Partai Demokrat

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," pungkasnya.

Alhasil dengan pemerintah sudah menolak permohonan pengesahan hasil KLB kubu Moeldoko, maka bisa dikatakan Partai Demokrat secara resmi masih dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres pada 2020, dan juga tentunya didampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai.

Diberitakan sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Deli Serdang harus segera melengkapi dokumen-dokumen terkait permohonan pengesahan kepengurusan.

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya sudah meneliti berkas dari hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Yasonna menyebut masih ada beberapa berkas yang belum masuk ke Kemenkumham.

"Sudah, kami sudah teliti dirjen juga sudah memberikan surat. ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," kata Menteri Yasonna saat acara penanaman 300 pohon oleh PDIP di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021.

Lebih lanjut, Kemenkumham akan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan oleh pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, jika pihak KLB telah melengkapi berkas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Kalau lengkap kami teruskan, kalau tidak lengkap ya kami ambil keputusan," kata Yasona.

Adapun Yasonna memberi jangka waktu pada pihak KLB untuk melengkapinya yakni selama satu minggu.

‚ÄĚHari Jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya, diberikan waktu. Karena kami kan punya waktu 7 hari, maka kita beri waktu. Mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami, kita lihat lagi," ujarnya.

Baca: Temui Jusuf Kalla, AHY Diminta Bersabar Soal Dualisme Kepemimpinan di Partai Demokrat

Baca: Soal Perpecahan Demokrat, Hayono Isman: Mungkin Ada 5 Faksi selain Faksi Pak Andi dan Pak Marzuki

"Mudah-mudahan, kita lihat saja, lengkap atau tidak. Kalau lengkap kami teruskan, kalau tidak ya kami ambil keputusan," imbuhnya.

Adapun persyaratan kelengkapan KLB yang di maksud oleh politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu yakni yang harus mematuhi ketentuan perundang-undangan partai politik.

Serta kata dia, KLB yang terjadi pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang itu harus mematuhi peraturan Partai Demokrat yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART).





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Johanis Tanak

    Johanis Tanak adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Rasamala Aritonang

    Rasamala Aritonang adalah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Viral Video 14 Detik Pasangan

    Polisi sebut perekam dan penyebar video viral 14
  • Abu Tumin

    Abu Tumin adalah ulama besar, ahli fikih, dan
  • Banyak Warga Rusia Ingin Kabur,

    Banyak warga Rusia yang melarikan diri ke negara
Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved