PP Turunan UU Cipta Kerja: Tak Masalah Jika Perusahaan Cuma Bayar Separuh Pesangon, Simak Aturannya

Jika syarat terpenuhi, pemerintah bolehkan perusahaan bayar pesangon pekerja separuhnya saja


zoom-inlihat foto
ilustrasi-tolak-omnibus-law.jpg
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Ilustrasi Penolakan Omnibus Law: Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - UU Cipta Kerja sudah resmi berlaku sejak beberapa waktu yang lalu.

Terkait hal ini, pemerintah sudah menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.

Salah satunya adalah aturan mengenai pesangon buruh, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam aturan tersebut, tak masalah jika perusahaan membayar separuh pesangon.

Hanya saja hal itu harus memenuhi syarat tertentu, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, berikut perhitungan pesangon korban PHK:

Baca: Kritikan Din Syamsuddin Pemicu Pelaporan GAR ITB, dari Balasan ke Moeldoko hingga UU Cipta Kerja

Baca: UU Ciptaker Resmi Berlaku, Buruh Ajukan Judicial Review ke MK

ILUSTRASI - BURUH GELAR AKSI LANJUTAN - Ribuan buruh PT Panarub industry menggelar unjukrasa di depan pabrik tempat mereka bekerja di Jalan Moh Toha, Kota Tangerang, Selasa (6/10/2020). Unjukrasa digelar sebagai protes atas disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR yang dinilai akan menyengsarakan kehidupan para buruh. Mulai hari ini tanggal 6 hingga tanggal 8 Oktober para buruh se Tangerang Raya berencana menggelar aksi demo dan mogok kerja sebagai ungkapan kekecewaan kepada anggota dewan dan pemerintah yang mengabaikan nasib para buruh.
ILUSTRASI - BURUH GELAR AKSI LANJUTAN - Ribuan buruh PT Panarub industry menggelar unjukrasa di depan pabrik tempat mereka bekerja di Jalan Moh Toha, Kota Tangerang, Selasa (6/10/2020). Unjukrasa digelar sebagai protes atas disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR yang dinilai akan menyengsarakan kehidupan para buruh. Mulai hari ini tanggal 6 hingga tanggal 8 Oktober para buruh se Tangerang Raya berencana menggelar aksi demo dan mogok kerja sebagai ungkapan kekecewaan kepada anggota dewan dan pemerintah yang mengabaikan nasib para buruh. (WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

- Masa kerja kurang dari 1 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 1 bulan upah

- Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 2 bulan upah.

- Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 3 bulan upah

- Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 4 bulan upah.





Halaman
1234
Penulis: Ahmad Nur Rosikin
Editor: Ekarista Rahmawati Putri






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved