Jokowi Teken PP tentang Pengupahan, Ini Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh Pekerja

Presiden Joko Widodo resmi Teken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP yang diteken Jokowi itu diatur


zoom-inlihat foto
ilustrasi-upah-minimum.jpg
Tribun Palu
Ilustrasi upah minimum


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP Nomor 36 Tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021.

Pada PP yang diteken Jokowi itu diatur mengenai formulasi upah minimum bagi buruh atau pekerja.

Pada Pasal 25 ayat (2) PP dijelaskan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

"Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 seperti dikutip dari salinan dokumen PP melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Sementara itu, syarat tertentu pada upah minimum kabupaten/kota meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan.

Ilustrasi Upah Minimum Provinsi
Ilustrasi Upah Minimum Provinsi (Bangka Pos)

Baca: Presiden Jokowi Teken Perpres Penolak Vaksinasi Bisa Didenda hingga Bansos Dihentikan

Baca: Resmi! Jokowi Teken PP Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Anak

"Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (5).

Pada Pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021 dikatakan bahwa penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun dan ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Sebelum PP ini terbit, ketentuan tentang pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Jika dalam PP terbaru upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, dalam PP yang lama penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 43.

Adapun kebutuhan hidup layak yang dimaksud merujuk pada standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan.

Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen.

Komponen sendiri terdiri dari beberapa jenis kebutuhan hidup.

Komponen dan jenis kebutuhan hidup ini ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Baca: Dukung Jokowi Revisi UU ITE, Jusuf Kalla: Jika Bisa Buat Orang Terpeleset, Silakan Dirombak

Baca: Jokowi akan Minta DPR Revisi UU ITE Jika Tak Bisa Berikan Rasa Keadilan

Kajian yang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

"Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaiamana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan upah minimum selnjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi Pasal 43 Ayat (8) PP Nomor 78 Tahun 2015.

(TribunnewsWiki.com/Rakli, Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Teken PP, Atur Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh"











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved