lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perdana Menteri Jean Castex memberi pengarahan di depan media terkait proses distribusi vaksin virus corona untuk warga Prancis, Kamis (3/12/2020).
Castex menegaskan penyuntikan vaksin dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis untuk semuanya.
Kepastian harga gratis ini masuk ke dalam sistem jaminan sosial.
Diketahui Prancis telah mengalokasikan 1,5 Miliar Euro dari anggaran jaminan sosial tahun depan untuk menutup biaya tersebut.
Vaksinasi Covid-19 bersifat sukarela di Prancis. Castex meyakinkan warga bahwa vaksin aman digunakan.
Baca: Nekat Naik Pesawat saat Positif Covid-19, Pasangan Suami Istri Ini Diamankan Polisi
Baca: Jumlah Kematian Akibat Corona di Inggris Tembus 60.000, Paling Mematikan Ke-5 di Dunia
Ia memastikan memulai vaksinasi dalam beberapa minggu ke depan.
Menurutnya, vaksin harus mendapat persetujuan regulasi dari European Medicines Agency.
Dosis awal vaksin virus corona akan diberikan kepada kelompok lansia yang tinggal di panti jompo.
Prancis telah memesan sekitar 200 juta dosis dari berbagai perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin, kata Castex.
Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 100 juta orang.
Baca: Jumlah Kematian Akibat Corona di Inggris Tembus 60.000, Paling Mematikan Ke-5 di Dunia
Baca: Berlangsung 8 Jam, Operasi Pembalap MotoGP Marc Marquez Berjalan Lancar
Castex mengonfirmasi akan cepat menyebarkan vaksin untuk lansia jika sudah tersedia.
Senada dengan itu, Menteri Kesehatan Olivier Veran mengharapkan penyedia vaksin Pfizer / BioNTech dapat tiba terlebih dahulu.
Ia menyebut para lansia dan sejumlah staf di rumah panti jompo sangat rentan kondisi kesehatannya.
Pembukaan Bangunan Ibadah di Prancis
Seperti diberitakan TribunnewsWiki sebelumnya. sejumlah Masjid, Gereja, dan Sinagog membuka pintu mereka lagi untuk jamaah di akhir pekan ini.
Namun, ini tidak seluruh bangunan ibadah mengingat pemerintah Prancis berhati-hati melonggarkan pembatasan di sejumlah fasilitas publik.
Sebelumnya, pemerintah Prancis mendapat pertentangan dari perwakilan pengurus bangunan ibadah terkait kebijakan pelonggaran pembatasan.
Beberapa pimpinan umat keagamaan menuding pemerintah tebang pilih terkait kebijakan tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah menerapkan batas pengunjung maksimal 30 orang untuk semua bangunan ibadah di Prancis, sedangkan membuka kembali toko-toko dan pusat perbelanjaan.
Baca: Irak Berlakukan Rotasi Belajar-Mengajar, Siswa Bergantian Datang ke Sekolah Sekali dalam Seminggu
Baca: Baru Saja Menikah, Intip Potret Apartemen Mewah Nikita Willy & Indra Priawan, Ada Hal Unik di Dapur
Buntut kebijakan tersebut, beberapa pimpinan keagaaman mempertanyakan masalah ini ke ranah hukum.
