lihat foto
"Reformasi melahirkan demokrasi."
"Lalu demorkasi melahirkan kedalutan rakyat secara utuh."
Reformasi itu memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan calon pemimpin mereka," kata Dedi.
Kalau pilpres dilakukan melalui MPR, kata Dedi, hal itu sama saja dengan menutup ruang bagi partisipasi masyarakat.
Jika hal itu terjadi, maka legitimasi pemimpin di hadapan rakyat akan lemah.
Pemimpin mendapat legitimasi kuat hanya dari elite politik di MPR.
Menurut Dedi, pilpres langsung terbukti sudah melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik.
Sebut saja, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah memimpin Indonesia selama dua periode.
Tingkat popularitas dan kepuasan publik terhadap SBY tinggi.
Lalu pemimpin terbaik lainnya yang merupakan produk pilpres langsung adalah Joko Widodo.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini juga kembali terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya berkat pilpres langsung.
Oleh karena itu, Dedi mengajak rakyat untuk mempertahankan demokrasi ini.
Pilpres langsung harus dipertahankan karena merupakan wujud demokrasi sejati.
Baca: Sempat Ditolak Buruh dan DPR, Iuran BPJS Kelas III Resmi Ikut Naik Hampir Dua Kali Lipat
Baca: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)
Baca: Ribut Soal Anggaran, Bupati Timor Tengah Utara Nyaris Adu Jotos dengan Anggota DPRD
"Hak rakyat mau diambil alih? Memang kita anggota MPR sudah jadi malaikat," tanya Dedi.
Dia menduga, usulan pilpres oleh MPR disampaikan oleh orang-orang yang tak percaya diri jika pemilihan langsung oleh rakyat.
Dia merasa yakin akan menang kalau dipilih oleh MPR.
"Bisa jadi ada pihak yang kalau dipilih oleh MPR dia akan terpilih."
"Mungkin akan ada begitu," kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini.
Dedi mengakui memang ada kelemahan dalam pilpres langsung ini.
Terutama pada mekanisme dan sistem pengelolaannya.
Namun, kata Dedi, kelemahan itu bisa diperbaiki.
Misalnya, sebut Dedi, pelaksanaan pilpres tidak dibuat serentak dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD.
Selain itu, waktu kampanye tak boleh terlalu panjang, cukup dua bulan saja.
"Perbanyak penggunaan media TV untuk debat dan kampanye."
"Kalau kemarin debat resmi hanya 2 kali, nanti mah setiap minggu dalam dua bulan, di televisi," kata Dedi.
Ditentang oposisi
Sedangkan dari oposisi pemerintah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan tidak setuju jika Presiden dipilih oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR).
"Kalau saya pribadi menolak karena pemilihan Presiden ini justru melahirkan orang kayak Joko Widodo (Jokowi) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebetulnya sangat sedikit," ujar Mardani kepada wartawan di bilangan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (27/11/2019).
"Sehingga jika dikembalikan ke MPR, ya oligarki (kembali lagi seolah menjadi sistem oligarki)," lanjut Mardani.
Anggota Komisi II ini menyarankan tiga hal terkait pemilihan Presiden. Pertama, menurunkan ambang batas pencalonan Presiden.
Mardani menilai, persoalan biaya politik yang tinggi diawali dengan tingginya ambang batas pencalonan Presiden.
"Ya biaya politik tinggi paling utama itu untuk beli perahu (dukungan) yang mahal."
"(Misal) Saya punya partai cuma dapat 7 persen (kursi di DPR), nah buat (meraih ambang batas pencalonan Presiden) 20 persen (kursi) maka beli dua perahu itu mahal banget," jelas Mardani.
Kedua, Mardani menyarankan memakai sistem rekapitulasi hasil pemungutan suara secara elektronik atau rekapitulasi elektronik.
"Sebab sistem ini memudahkan proses."
"Kemudian ketiga, memperpendek masa kampanye dalam pemilihan Presiden," ungkap Mardani.
Dia melanjutkan, tiga usulan ini bisa dimasukkan dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Jadi, Presiden tetap dipilih langsung oleh masyarakat tetapi bisa murah jika ada aturan perundangan yang tepat," tambah Mardani.
(Tribunnewswiki.com/Kompas.com/Haris/Kristian Erdianto/Haryanti Puspa Sari)
