lihat foto
PKB dan PPP setuju usulan PBNU
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memberikan sinyal bahwa fraksinya sepakat dengan usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pelaksanaan pilpres secara tidak langsung.
Bahkan, PKB akan berupaya agar usulan presiden kembali dipilih oleh MPR dapat diterima oleh delapan fraksi dan satu perwakilan DPD.
"Tentu fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
"Kalau semua fraksi yang ada menerima berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU," ucap dia.
Menurut Jazilul, usulan PBNU tersebut didasarkan pada kajian para ulama dengan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.
Ia sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang menganggap bahwa biaya politik dan sosial pemilihan umum secara langsung terlalu besar jika dibandingkan tidak langsung.
"Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memililih presiden saja kita membutuhkan Rp 24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir enggak sampai segitu. Bahkan bisa kurang sampai 80 persen," kata Jazilul.
Baca: MPR Tampung Usulan Masyarakat, Ada Wacana Tambah Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode?
Baca: Ribut Soal Anggaran, Bupati Timor Tengah Utara Nyaris Adu Jotos dengan Anggota DPRD
Baca: Gerindra Gabung Kabinet, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yakin DPR Tetap Kritis Terhadap Pemerintah
Sedangkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai, usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pemilihan presiden kembali ke MPR adalah aspirasi yang perlu ditampung.
Arsul Sani mengatakan, PPP menunggu respons kelompok masyarakat lainnya terkait usulan PBNU tersebut.
"Tetapi kalau ada aspirasi, apalagi dari organisasi besar seperti NU, ya biar ini ada di ruang publik, kemudian mendapatkan respons dari berbagai elemen publik lainnya, ya nanti kita lihat. Kita tunggu seperti apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Arsul mengatakan, pendapat PBNU yang menilai pemilihan presiden secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, pasti akan memunculkan respons dari kelompok masyarakat lainnya.
Oleh sebab itu, kata dia, usulan itu perlu dibicarakan di ruang publik.
Dengan demikian, muncul dialog antara MPR dan kelompok-kelompok masyarakat.
"Nah itu biar saja, artinya wacana atau diskursusnya itu muncul dan kemudian menjadi perbedaan, pembicaraan di ruang publik."
"Nanti kan kita baru ketemu," ujar dia.
Lebih lanjut, Arsul mengatakan, PPP tidak terburu-buru menentukan mekanisme pemilihan presiden.
Ia mengatakan, PPP dan seluruh fraksi di DPR pasti melihat respons masyarakat terlebih dahulu.
"Saya kira fraksi-fraksi atau partai seperti PPP itu jangan buru-buru bersikap."
"Kita lihat dulu diskursus yang ada di masyarakat seperti apa," ucap Arsul Sani.
