Jokowi Tetap Enggan Cabut UU KPK meski Korban Mahasiswa Terus Berjatuhan

Meski aksi demonstrasi mahasiswa telah mengakibatkan ratusan orang luka-luka, namun Presiden Jokowi tetap menolak untuk mencabut UU KPK hasil revisi.


zoom-inlihat foto
jokowi-tolak-cabut-uu-kpk-hasil-revisi.jpg
Warta Kota/henry lopulalan
Presiden Joko Widodo (dua kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara.


Meski aksi demonstrasi mahasiswa telah mengakibatkan ratusan orang luka-luka, namun Presiden Jokowi tetap menolak untuk mencabut UU KPK hasil revisi.

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menolak untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi meski arus penolakan semakin kencang.

Bahkan demonstrasi besar-besaran yang digelar mahasiswa di berbagai daerah telah mengakibatkan korban luka-luka.

Meski begitu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memastikan presiden tetap tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/9/2019), Yasonna mengatakan bahwa Jokowi meminta penolak UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kan sudah saya bilang, sudah presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca: Jokowi Tolak cabut UU KPK, ICW: Ketidakberpihakan pada Pemberantasan Korupsi, Hanya Halusinasi

Lebih lanjut, Yasonna juga menjelaskan bahwa UU KPK baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 17 September lalu.

Karena itu, dia menilai tidak ada kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk mencabut kembali UU yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK itu.

Yasonna juga menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di berbagai daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan presiden mencabut UU KPK.

"Enggaklah. Bukan apa. Jangan dibiasakan, Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendeligitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya pada MK," kata dia.

"Itulah makanya dibuat MK. Bukan cara begitu (demo). Itu enggak elegan lah," sambungnya.

Baca: Jokowi Tanggapi Tuntutan Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa: Tak Akan Terbitkan Perppu untuk Cabut UU KPK





Halaman
123
Penulis: Widi Pradana Riswan Hermawan
Editor: Ekarista Rahmawati Putri






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved