ICW Heran pada Jokowi, RUU Lain Ditolak, Namun UU KPK Tidak Dicabut

Tama S Langkun heran terhadap sikap Jokowi yang memberikan usulan pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan ditunda, namun tidak dengan UU KPK.


zoom-inlihat foto
joko-widodo-kjbdfkjsbff.jpg
(dok BBC Indonesia)
Joko Widodo (dok BBC Indonesia)


TRIBUNNEWSWIKI.COM - ICW atau Indonesia Corruption Watch mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mencabut UU KPK hasil revisi.

Padahal revisi UU KPK tersebut mendapatkan protes dari berbagai kalangan masyarakat.

Tama S Langkun peneliti ICW heran terhadap sikap Jokowi yang memberikan usulan pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan ditunda, namun tidak dengan UU KPK.

Padahal UU tersebut sama-sama ditolak masyarakat.

"Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita juga. Kan kalau kita bicara problem-problem mendasar kan hampir mirip, kenapa kemudian hanya KPK yang kemudian diteruskan sedangkan yang lain-lain itu enggak diteruskan?" kata Tama di Gedung ACLC KPK, Selasa (24/9/2019).

Tama memberikan penilaiannya terhadap diteruskannya UU KPK hasil revisi merupakan bentuk kekhawatiran banyak pihak termasuk DPR dan pemerintah.

Bagi DPR dan pemerintah, KPK merupakan lembaga yang berbahaya.

Hal ini dikarenakan KPK akan tetap bekerja dengan menggelar operasi tangkap tangan bahkan menetapkan seorang menteri menjadi tersangka, walaupun KPK diserang dari berbagai sisi.

"Jadi semangat yang saya lihat, ini bukan upaya menegakan hukum, tetapi lebih ke upaya bagaimana membuat KPK semakin kecil dan semakin tak berdaya," ujar Tama.

Sebelumnya diberitakan, Kurnia Ramadhana Peneliti Indonesia Corruption Watch memberikan kritik kepada sikap Joko Widodo yang menolak tuntutan untuk mencabut UU KPK.





Halaman
123
Penulis: Sekar Dwi Setyaningrum
Editor: Fathul Amanah






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved