DPR dan Pemerintah Klaim Telah Penuhi Tuntutan Mahasiswa, Tapi UU KPK Masih Belum Dicabut

DPR dan Pemerintah mengklaim telah memenuhi tuntutan mahasiswa, namun sampai sekarang masih enggan mencabut UU KPK hasil revisi.


DPR dan Pemerintah Klaim Telah Penuhi Tuntutan Mahasiswa, Tapi UU KPK Masih Belum Dicabut
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ribuan mahassiswa dari berbagai kampus dan organisasi memenuhi jalan di sekitar gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demonstrasi tersebut lanjutan dari aksi sebelumnya yang menolak revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan Minerba. 


DPR dan Pemerintah mengklaim telah memenuhi tuntutan mahasiswa, namun sampai sekarang masih enggan mencabut UU KPK hasil revisi.

TRIBUNNEWSWIKI.COM – DPR dan pemerintah meminta supaya mahasiswa tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi.

Hal itu karena menurut mereka, tuntutan para demonstran telah dipenuhi sehingga tidak perlu lagi ada aksi unjuk rasa.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/9/2019), Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR telah memenuhi tuntutan mahasiswa dengan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan.

Karena itu, dia meminta mahasiswa untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa lagi dan pulang ke rumah masing-masing.

"Saya minta teman-teman mahasiswa sebaiknya sudah cukup menyampaian aspirasi yang disampaikan kepada kami, kembali ke rumah masing-masing karena kami sudah memenuhi tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu menunda KUHP, menunda RUU Pemasyarakatan sebagaimana yang disampaikan kepada kami di DPR," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca: Jokowi Tetap Enggan Cabut UU KPK meski Korban Mahasiswa Terus Berjatuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto juga menyampaikan hal sama.

Menurutnya, beberapa RUU sudah dinyatakan ditunda pengesahannya oleh DPR, yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU Pemasyarakatan (PAS).

Wiranto menilai bahwa aksi demonstrasi dinilai sudah tidak lagi relevan.

"Dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat, sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-Undang Pemasyarakatan, RKUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah enggak relevan lagi, enggak penting lagi," kata Wiranto.

Baca: ICW Heran pada Jokowi, RUU Lain Ditolak, Namun UU KPK Tidak Dicabut

Belum semua tuntutan disetujui





Halaman
1234
Penulis: Widi Pradana Riswan Hermawan
Editor: Fathul Amanah






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Imbas Pandemi Virus Corona, Juventus

    Juventus mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk
© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved