Jaksa Pinangki Resmi Diberhentikan Secara Tidak Hormat oleh Kejagung

Kejaksaan Agung resmi memberhentikan Pinangki secara tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS.


zoom-inlihat foto
Pinangki-Sirna-Malasari-menjalani-sidang-putusan-di-Pengadilan-Tipikor.jpg
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Pinangki divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersalah menerima suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) dan melakukan TPPU, serta permufakatan jahat.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Setelah desas-desus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang disebut masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan menerima gaji dari negara, Kejaksaan Agung langsung merespons.

Pinangki resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS.

Keputusan ini dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual, Jumat (6/8/2021).

Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut, pemberhentian secara tidak hormat itu berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung Nomor 185 Tahun 2021 yang diteken pada 6 Agustus 2021.

Ini berarti keputusan tersebut berlaku sejak hari ini.

Baca: Profil Emir Moeis, Mantan Koruptor yang Jadi Komisaris BUMN, Sudah Menjabat Sejak Februari 2021

Baca: Jaksa Pinangki Disebut Masih Berstatus PNS dan Terima Gaji dari Negara, Kejagung Berikan Bantahan

Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Pinangki divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersalah menerima suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) dan melakukan TPPU, serta permufakatan jahat.
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Pinangki divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersalah menerima suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) dan melakukan TPPU, serta permufakatan jahat. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Dengan telah dikeluarkan putusan ini, maka Pinangki telah resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS," ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Jumat (6/8/2021).

Bedasarkan keputusan tersebut, Pinangki diberhentikan karena malakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pinangki telah dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Keputusan Kejaksaan Agung ini berkekuatan hukum tetap.

"Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan," ujar Leonard.

Baca: Beda Nasib, Napoleon Bonaparte Tak Dapat Potongan Hukuman Seperti Pinangki dan Djoko Tjandra

Baca: Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong Jadi 4 Tahun Penjara, JPU Tak Ajukan Kasasi, Ini Alasannya

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021). Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki didakwa telah menerima uang 500 ribu dollar Amerika dari Djoko Tjandra sebagai fee untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung agar eksekusi berdasarkan putusan hukum terhadap Djoko Tjandra tidak dilakukan. Atas perbuatannya itu, Jaksa Pinangki dituntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021). Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki didakwa telah menerima uang 500 ribu dollar Amerika dari Djoko Tjandra sebagai fee untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung agar eksekusi berdasarkan putusan hukum terhadap Djoko Tjandra tidak dilakukan. Atas perbuatannya itu, Jaksa Pinangki dituntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. (Tribunnews/Jeprima)

Seperti diketahui, Pinangki terbukti menerima suap terkait pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra.

Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan melakukan permufakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas itu.

Awalnya ia divonis hukuman 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta.

Namun ia mendapat potongan hukuman menjadi 4 tahun setelah mengajukan banding.

Kini ia menjalani masa tahanan ke Lapas Kelas IIA Tangerang Banten pada 2 Agustus 2021.

Baca: Kurangi Masa Hukuman Penjara Jaksa Pinangki, Hakim PT DKI Jakarta Punya 5 Pertimbangan

Baca: Komisi Yusidisial Akan Periksa Hakim yang Potong Masa Hukuman Penjara Pinangki

Jaksa Pinangki tampak mengenakan baju tahanan berwarna merah jambu dan bermasker. Dia juga mengenakan kaca mata berwarna hitam dengan kedua tangannya diborgol.
Jaksa Pinangki tampak mengenakan baju tahanan berwarna merah jambu dan bermasker. Dia juga mengenakan kaca mata berwarna hitam dengan kedua tangannya diborgol. (Tribunnews.com/Igman)

Dugaan masih terima gaji

Beberapa hari lalu terungkap jika Pinangki masih berstatus PNS dan menerima gaji dari negara

Hal tersebut dibeberkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman dalam acara Mata Najwa, Rabu (4/8/2021)

“Sudah dipindahkan (ke lapas) namun sampai sekarang masih belum dicopot dari PNS-nya.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved