lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Ia tetap divonis hukuman 4 tahun penjara oleh majelis hakim.
Vonis ini terkait perkara penerimaan suap dari terpidana Djoko Tjandra dalam kasus penghapusan red notice Interpol.
Keputusan itu ada dalam salinan putusan PT Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2021/PT DKI tertanggal 21 Juli 2021 yang diakses di laman resmi Mahkamah Agung, Kamis.
Baca: Uki eks Noah Sebut Musik Haram dan Pintu Maksiat, Rhoma Irama : Musik Bisa Bawa Kembali ke Allah
Baca: Dana Hibah Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio Belum Tuntas Dikirim, Butuh Pengawasan OJK
"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/PID.SUS-TPK/2020/PM.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut," tutur ketua majelis hakim Muhammad Yusuf dalam surat putusan.
Dikutip dari Kompas.com, Majelis Hakim memvonis Napoleon Bonaparte dengan 4 tahunpenjara dan denda Rp 100 juta subside 6 bulan kurungan.
Ia terbukti menerima suap 370 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura dari Djoko Tjandra.
Pada tingkat banding, majelis hakim PT Jakarta menyatakan bahwa vonis dari majelis hakim Tipikor Jakarta sudah tepat.
Baca: Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong Jadi 4 Tahun Penjara, JPU Tak Ajukan Kasasi, Ini Alasannya
Baca: Pengadilan Tinggi Jakarta Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun
"Menimbang bahwa lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama dipandang adil dan sepadan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa," ucap hakim M Yusuf.
"Oleh karenanya mejelis hakin tingkat banding dapat menyetujui pemidanaan terhadap terdakwa tersebut," kata dia.
Dengan demikian, Napoleon tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini melalui Tommy Sumardi, Djoko Tjandra meminta agar Napoleon Bonaparte menghapus namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Baca: Irjen. Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
Baca: Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Bansos Covid-19
Vonis Napoleon ini berbeda dengan Djoko Tjandra maupun Pinangki Sirna Malasari yang sebelumnya mendapatkan keringanan hukuman di tingkat banding.
Diketahui vonis Djoko Tjandra dipotong dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun.
Sedangkan Pinangki sebelumnya divonis 10 tahun penjara, kini didiskon mennjadi 6 tahun penjara.
(Tribunnewswiki.com/Saradita, Kompas.com)
