Setelah Sembako, DPR Juga Menolak Wacana Pemerintah Tarik PPN dalam Jasa Pendidikan

Masuk dalam daftar di RUU KUP, Pemerintah juga berencana kenakan PPN dalam jasa pendidikan atau sekolah.


zoom-inlihat foto
Ilustrasi-sekolah-tatap-muka-2.jpg
Tribunnews
Ilustrasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka saat pandemi. Sekolah tatap muka akan dimulai bulan Juli 2021.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.

Padahal sebelumnya, pemerintah juga mengusulkan wacana adanya PPN dalam sembako.

Hal itu tentu saja membuat banyak pihak melayangkan protes.

Namun kini, masyarakat kembali mengatakan ketidaketujuannya soal PPN dalam jasa pendidikan atau sekolah.

Menurut sebagian orang, PPN jasa pendidikan ketika itu dilakukan, maka akan menambah beban berat sekolah.

Demikian disampaikan oleh Pengamat Pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas, dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/6/2021).

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menolak rencana pemerintah mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah (Istimewa)

Ia menolak hal tersebut karena menilai, pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin konstitusi.

"Jika jasa pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial," kata Hetifah dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Adapun rencana pemerintah tersebut diketahui publik karena bocornya rancangan draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).





Halaman
123






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved