lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau ilmuwan berhati-hati soal vaksin Nusantara.
Ia juga meminta peneliti untuk benar-benar bekerja secara maksimal karena nantinya vaksin akan digunakan untuk orang sehat.
"Vaksin ini diberikan kepada orang sehat, kalau diberikan orang sehat itu mesti hati-hati. Karena kalau ada apa-apa gimana? Masa yang sehat jadi sakit," kata Budi saat diskusi virtual, Minggu (18/4/2021).
"Jadi itu benar-benar harus dibikin berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah protokol kesehatan yang baku dan ketat," tambahnya.
Ia juga menyarankan agar pro dan kontra terkait penelitian vaksin sudah sepatutnya terjadi di antara para peneliti dalam ranah keilmuan, bukan politis.
"Jangan dilakukan di tataran media atau tataran politik, atau di mana."
"Masa yang debat pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi?" ucapnya.
Budi juga mengaku tidak terlalu paham mengenai sains, karena itu ia tidak banyak memberi komentar dan mengimbau agar vaksin diteliti di tatanan ilmiah.
"Vaksin ini setelah saya pelajari, saya bukan ahlinya, ini sesuatu yang sifatnya sangat saintifik, sangat ilmiah. Jadi tolong dibicarakan di tatanan ilmiah, seminar-seminar, jurnal-jurnal ilmiah," pintanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito enggan berkomentar soal tim peneliti vaksin Nusantara tetap melanjutkan proses pengembangan, meski tak sesuai dengan rekomendasi pihaknya.
"Terkait vaksin Nusantara ya kami tidak bisa menjawab. Ya jawaban kami bagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama uji klinik fase 1 vaksin dendritik atau vaksin Nusantara adalah belum bisa dilanjutkan ke uji klinik fase dua."
Baca: Guru Besar FKUI Sebut Proses Uji Klinis Vaksin Nusantara Melanggar Peraturan Perundang-undangan
Baca: Vaksinasi Lansia Tercampur dengan Vaksinasi Drive Thru, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc
"Sudah clear ya sampai di situ," katanya dalam konferensi pers virtual bersama BPOM secara virtual, Jumat (16/4/2021).
Penny menuturkan tugas BPOM telah selesai saat mendampingi uji klinik I, dan memberikan penilaian penelitian tersebut tidak masuk kategori riset ilmiah sesuai standar internasional.
"Saya tidak mau komentari, karena vaksin dendritik atau nama vaksin Nusantara sudah beralih sekarang."
"Saya tidak mau komentari lagi, sudah beralih," ucap Penny.
Ia pun mengingatkan bahwa penelitian ilmiah harus melewati uji praklinik atau uji pada hewan, sebelum diberikan kepada manusia.
Hal itu untuk menghindari kesalahan fatal dan memberikan perlindungan kepada relawan.
"Kalau tidak dilakukan dan langsung loncat ke clinical trial, nanti kesalahan ada di sana."
"Yang namanya penelitian begitu. Kita belajar dari tahapan-tahapan yang ada. Harusnya bisa dapat dikoreksi, diperbaiki. Vaksin Nusantara kami tidak bisa jawab."
Penny mengatakan penelitian untuk vaksin Nusantara ternyata menemui 'correction action' yang menyebabkan tidak bisa dilakukan uji klinis kedua.
"Penilaian Badan POM pada fase pertama uji klinik vaksin dendritik belum bisa dilanjutkan ke fase II, dan ada temuan correction action."
"Koreksi-koreksi harus ada perbaikan kalau mau maju ke fase kedua," paparnya.
Pandangan Epidemiolog soal Vaksin Nusantara
Di sisi lain, Dicky Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, mengungkapkan vaksin Nusantara tidak efektif dan efisien sebagai strategi pengendalian pandemi Covid-19.
Sampai saat ini tidak ada satu negara di dunia yang memiliki atau mengembangkan riset vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik.
"Untuk pemanfaatan strategi pandemik enggak efektif dan efisien, sebab negara maju enggak ada yang riset seperti itu," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021).
Dalam pelaksanaan riset misalnya, diperlukan SDM yang tidak sederhana, baik dari segi jumlah dan kompetensi.
"Dari situ saja bagaimana mau diterapkan pada level public health, enggak mungkin, enggak fleksibel. Termasuk harus di rumah sakit atau setidaknya satu setting klinik yang canggih itu enggak sederhana," tutur Dicky.
Kemudian, lanjutnya, riset memerlukan biaya yang mahal, dan satu orang bisa menggunakan dana hingga Rp200 jutaan.
Baca: Disuntik Vaksin Nusantara, Aburizal Bakrie Percaya Terawan : Hutang Nyawa Diselamatkan dari Stroke
Baca: Di Tengah Polemik Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih Akan Diproduksi Massal, Apa Bedanya?
"Bagaimana pemerintah bisa membiayai?"
"Ini situasi pandemi, artinya kan ada hanya segelintir orang, dan efektivitas itu masih tanda tanya besar, apalagi untuk strategi pandemi. Tidak tepat, sangat tidak tepat," paparnya.
Dicky mengingatkan agar suatu riset ilmiah harus berbasis data saintifik dan melalui berbagai tahapan seperti uji fase I, II, dan lain sebagainya.
"Jadi saya tidak melihat siapa (di balik vaksin Nusantara). Tidak memenuhi kaidah, tidak bisa didukung. Harus berpedoman pada pola mekanisme ilmiah," ucapnya
Ia pun mendukung penuh ketegasan BPOM yang tidak memberikan lampu hijau pada uji klinik vaksin Nusantara.
"Jadi apa yang dilakukan rekomendasi Badan POM sudah sangat benar. Dan kalau ada orang atau organisasi di republik ini yang mengabaikan satu rekomendasi tegas seperti ini, harus ditindak," kata Dicky.
Baca artikel lain mengenai polemik Vaksin Nusantara di sini.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Wartakotalive.com)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Minta Ilmuwan Diskusi Pro Kontra Vaksin Nusantara, Menkes: Masa yang Debat Pemred dan Politisi?
