Guru Besar FKUI Sebut Proses Uji Klinis Vaksin Nusantara Melanggar Peraturan Perundang-undangan

Akhirnya Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ( FKUI) ikut buka suara soal uji klinis Vaksin Nusantara.


zoom-inlihat foto
vaksin-nusantara.jpg
KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA
Vaksin Nusantara merupakan program pengembangan vaksin Covid-19 oleh Indonesia dengan kerja sama antara Kemeneks, RSUP dr Kariadi, dan Undip


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Akmal Taher, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sebut uji klinis Vaksin Nusantara melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Akmal Taher dalam konferensi pers mendukung BPOM, Sabtu (17/4/2021).

Akmal menjelaskan, pelanggaran jelas terlihat saat uji klinis tetap dilanjutkan meski pada tahap pertama uji klinis dinilai belum memenuhi syarat untuk berlanjut ke fase tahap dua.

"Kan sudah dinilai itu belum memenuhi syarat untuk boleh menjalankan ke fase dua, itu mestinya yang enggak boleh dilakukan. Itu sangat clear saya kira," urai Akmal, seperti dikutip dari Kompas.

IIa menjelaskan, sebab vaksin yang akan disebar luaskan ke masyarakat wajib memperoleh izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi jelas ada pelanggaran peraturan karena itu ada di peraturan pemerintah," ujar Akmal.

Akan tetapi pelanggaran juga bisa mengenai peneliti dari vaksin tersebut jika dilihat secara etik.

"Karena secara kedokteran kita juga mempunyai etik dan melakukan suatu uji klinik itu kita mesti ikut juga pada aturan mendapatkan legal cleareance," ucap dia.

Sebelumnya telah diwartakan, Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memicu kontroversi.

Ilustrasi vaksin virus corona
Ilustrasi vaksin virus corona (Fresh Daily)

Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sejumlah kejanggalan dalam penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara.





Halaman
1234






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved