Polri Akan Pantau Media Sosial, Pelanggar UU ITE Bakal Langsung di-DM Polisi, Ini Mekanismenya

Berikut isi pesan yang dikirim polisi kepada pengguna medsos yang melanggar UU ITE


zoom-inlihat foto
lustrasi-uu-ite.jpg
Kompas.com/Wahyunanda Kusuma
lustrasi UU ITE


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi menyatakan pihaknya akan mengawasi konten media sosial.

Sasarannya adalah konten media sosial yang terindikasi melanggar UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik ataupun penghinaan dengan mengaktifkan polisi virtual.

Polisi virtual akan mengawasi media sosial yang umum digunakan, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Slamet menjelaskan, pengguna media sosial yang diduga melanggar UU ITE bakal langsung dapat mesan direct message (DM).

Isinya berupa edukasi hingga peringatan.

"Peringatan virtual sifatnya begini, pada saat orang melakukan kira-kira kesalahan, kita anggaplah si Badu. 'Saudara Badu hari ini Anda meng-upload konten jam sekian tanggal sekian, konten ini berpotensi pidana SARA dengan ancaman hukuman penjara'," kata Slamet sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com dari YouTube Siber Tv, Rabu(24/2/2021).

Slamet menjelaskan nantinya pengguna akan emndapatkan peringatan hingga dua kali.

Baca: Diperiksa Polisi, Gabriela Larasati Dicecar 27 Pertanyaan Terkait Kronologi Video Syur 14 Detik

Baca: Viral Foto Polisi Sita Perahu Karet Milik FPI saat Evakuasi Banjir, Begini Klarifikasinya

ILUSTRASI Polisi pantau medsos
ILUSTRASI Polisi pantau medsos (businessinsider.com)

"Bentuk pesan peringatannya itu nanti kita akan sampaikan secara lengkap dengan informasi mengapa konten tersebut mempunyai pelanggaran atau kah kata-katanya, atau kah mengandung hoax," jelasnya.

Setelah itu, pelanggar diminta untuk menghapus kontennya paling lama 1 x 24 jam.

Jika menolak, pelanggar akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

"Pada saat dia tidak turunkan kita ingatkan lagi, kalau tidak ingatkan kita klarifikasi, undangan klarifikasinya itu pun sifatnya tertutup jadi orang tidak usah tahu karena privasi. Namun kalau sudah dilakukan tahapan itu kemudian tidak mau kooperatif, kira-kira bagaimana? Tapi sesuai perintah Bapak Kapolri, cara-cara humanis itu harus dikedepankan karena ini program 100 hari beliau polisi yang humanis," katanya.

Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memberikan keterangannya usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri.
Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memberikan keterangannya usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri. (Tangkap Layar dari Kanal Youtube Kompas TV)

Baca: Soal Anggota Polisi yang Jual Senjata Api ke KKB di Papua, Propam Polri Kirim Tim Khusus

Baca: UPDATE Warga Tuban Mendadak Jadi Miliader, Kampung Dijaga TNI-Polri, Bos Pertamina Merasa Bersalah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ada 11 poin dalam surat tersebut, salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf.

Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021.

Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE.

Karena itu, Sigit meminta jajarannya mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara UU ITE.

"Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif," tulis Kapolri dalam SE tersebut.

Baca: Berhasil Gagalkan Aksi Penjambretan, Remaja asal Tebet Ini Dapat Penghargaan dari Polisi

Ada pun 11 poin yang harus menjadi pedoman anggota Polri dalam menangani perkara UU ITE yaitu sebagai berikut.

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved