Sanksi Berat Menanti Warga yang Tolak Vaksinasi, Layanan Administrasi hingga Bansos Bisa Dihentikan

Masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 terancam sanksi berat dari pemerintah


zoom-inlihat foto
vaksinasi-presiden-joko-widodo-menjadi-orang-pertama-yang-disuntik-vaksin-covid-19.jpg
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
ILUSTRASI Vaksinasi - Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021) pagi. Vaksin yang disuntikkan kepada Presiden Jokowi adalah vaksin CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co Ltd yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero). Sebelum disuntik vaksin, Presiden Jokowi terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data, serta penapisan kesehatan, antara lain pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah. Vaksinasi tersebut menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19.


Klaster vaksinasi Covid-19 dilakukan untuk memotong penyebaran virus Corona atau SARS-CoV-2. Selain itu untuk mempercepat terciptanya herd immunity.

Oleh karena itu masyarakat di daerah zona merah dan padat penduduk akan mendapat prioritas vaksin Covid-19.

"Daerah rentan wabah dan daerah berpenduduk padat. Itu menjadi prioritas karena vaksin tujuannya adalah memotong transmisi. Jadi kalau penduduknya padat, itu menjadi prioritas. Kalau itu merah, itu juga menjadi prioritas," pungkasnya.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan.

Klaster vaksinasi Covid-19 dilakukan untuk memotong penyebaran virus Corona atau SARS-CoV-2. Selain itu untuk mempercepat terciptanya herd immunity.

Oleh karena itu masyarakat di daerah zona merah dan padat penduduk akan mendapat prioritas vaksin Covid-19.

"Daerah rentan wabah dan daerah berpenduduk padat. Itu menjadi prioritas karena vaksin tujuannya adalah memotong transmisi. Jadi kalau penduduknya padat, itu menjadi prioritas. Kalau itu merah, itu juga menjadi prioritas," pungkasnya.

Baca: Survei IPI, Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Turun, Istana Beri Tanggapan

Baca: Singgung Efektivitas PPKM, Jokowi: Lockdown Satu Kota Untuk Apa?

Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan.

Selain itu, masyarakat dengan risiko tinggi terpapar Covid-19 juga bisa segera mendapatkan suntikan vaksin.

"Mulai pekan depan ini sudah mulai masuk (vaksinasi untuk) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat," ujar Jokowi pada "Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021" di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden.

(TribunnewsWiki.com/Nur, Tribunnews.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Vaksinasi untuk Masyarakat Umum Dimulai April 2021, Warga Pemukiman Padat Prioritas Disuntik





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved