Sanksi Berat Menanti Warga yang Tolak Vaksinasi, Layanan Administrasi hingga Bansos Bisa Dihentikan

Masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 terancam sanksi berat dari pemerintah


zoom-inlihat foto
vaksinasi-presiden-joko-widodo-menjadi-orang-pertama-yang-disuntik-vaksin-covid-19.jpg
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
ILUSTRASI Vaksinasi - Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021) pagi. Vaksin yang disuntikkan kepada Presiden Jokowi adalah vaksin CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co Ltd yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero). Sebelum disuntik vaksin, Presiden Jokowi terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data, serta penapisan kesehatan, antara lain pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah. Vaksinasi tersebut menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah memberlakukan sanksi tegas terkait kebijakan vaksinasi Covid-19.

Terbaru, aturan vaksinasi dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan VAksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang telah diteken Presiden Joko Widodo.

Dalam Perpres itu dimuat, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Orang yang masuk sebagai sasaran penerima wajib mengikuti vaksinasi, sebagaimana diberitakan Kontan, Senin (15/2/2021).

Kecuali mereka tidak memenuhi syarat vaksinasi sesuai standar kesehatan.

Sementara bagi yang memenuhi namun menolak, akan mendapat sanksi tegas.

Sanksi bagi yang menolak vaksin virus corona tercantum dalam pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau

c. denda.

Baca: Peringatan Ahli: Dunia Tak Akan Bisa Atasi Covid-19 hingga 6 Tahun Kedepan, Vaksinasi Harus Merata

Baca: Selebgram Helena Lim Divaksin karena Ngaku Apoteker, Dokter Tirta Sindir di Instagram: Saya Percaya

Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech saat pelaksanaan vaksin untuk tenaga medis di RS Siloam Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (14/1/20210). Vaksinasi tahap awal akan menargetkan 1,48 juta tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021.
Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech saat pelaksanaan vaksin untuk tenaga medis di RS Siloam Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (14/1/20210). Vaksinasi tahap awal akan menargetkan 1,48 juta tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021. (KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

Pemberlakuan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B juga menyebut bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Vaksinasi Masyarakat Umum Dimulai Maret

aksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum baru akan dilakukan sekitar April 2021. Warga di pemukiman padat jadi prioritas disuntik vaksin.

Hal ini dikatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Kira-kira kapan sih warga biasa akan mendapatkan vaksin? Itu sekitar bulan April ya," kata Moeldoko dalam bincang virtual kemarin, dikutip Kompas.com.

Baca: Demokrat Minta Moeldoko Tak Bawa Nama Luhut dalam Isu Kudeta: Masih seperti Ngopi-ngopi Biasa

Mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengatur tahapan vaksinasi.

Termasuk di dalamnya kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi.

"Kepada siapa itu? Itu diprioritaskan atau diarahkan dengan prioritas yaitu ke daerah rentan," katanya.







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved