Fraksi PDIP Ribka Digeser dari Komisi IX ke Komisi VII DPR setelah Tolak Vaksin Sinovac

Di Komisi IX, Ribka banyak menyoroti masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan.

Baca: Tanggapi Pernyataan Ribka Soal Vaksin, Fraksi PDI-P DPR: Semua Pasukan Luar Barisan Ditertibkan

Baca: Ribka Tjiptaning Dimarahi Sekjen PDI Perjuangan Karena Menolak Divaksin Covid-19

Ribka Pernah Kritik Kinerja Pemerintah

Bukan hanya mengkritik mengenai program vaksinasi pemerintah, sebelumnya Ribka sempat mengkritik kinerja pemerintah.

Dilansir Kompas.TV, pada 2015 ia pernah menyatakan bahwa belum ada menteri yang dapat menerjemahkan konsep yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo ke dalam pemerintah.

Kemudian, ia juga pernah mengatakan, para menteri Jokowi memiliki koordinasi yang kurang dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP).

Saat itu, peraturan yang disoroti adalah kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Yakni menyatakan bahwa JHT baru dapat dicairkan apabila karyawan menjalani masa kerja 10 tahun.

Pasalnya, dalam aturan sebelumnya, masa kerja yang dipersyaratkan adalah 5 tahun.

Tidak hanya itu, pada 2015 diketahui Ribka mengkritik BPJS Kesehartan.

Ia menilai, pemerintah harus fokus pada Program Indonesia Sehat. Karena masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS.

Baca: Tolak Divaksin Covid-19, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Pelanggaran HAM, Gak Boleh Maksa Gitu

Baca: Ribka Tjiptaning Proletariyati 

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Anindya Suci Pertiwi, KOMPAS.COM/Gading Persada, TRIBUNNEWS.COM/Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Usai Tolak Vaksin Sinovac, Fraksi PDIP Rotasi Ribka dari Komisi IX ke Komisi VII DPR 

Dan Kompas.TV Ribka Tjiptaning, Politikus PDIP dan Seorang Dokter yang Kerap Kritisi Kebijakan Pemerintah