TRIBUNNEWSWIKI.COM - Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.
Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.
Baca: Divaksin Bareng Presiden Jokowi, Raffi Ahmad Tulis Pesan Ini di Instagramnya
Baca: Heboh Video Viral Nakes Tak Mau Disuntik Vaksin Covid-19, Akan Ditelusuri dan Dikenai Sanksi
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.
Ia pun menduga jika vaksin gratis yang akan diberikan kepada masyarakat, adalah vaksin dengan harga termurah.
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? Wong ada 5 macam, ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yang 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.
Tak sampai di situ, Ribka menilai vaksin Covid-19 hanyalah bisnis kesehatan oleh pemerintah.
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, Wmennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya,"
"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," pungkasnya.
Baca: Data Nakes Penerima Vaksin Covid-19 Berubah-ubah, Menkes: Saya Bingung Datanya Goyang Terus
Sebelum ini, Ribka juga pernah menyampaikan aspirasinya terkait wabah flu burung.
Kala itu ia juga mengatakan jika ia tak mempercayai adanya penyakit flu burung.
"Flu burung itu nggak ada. Sampai selesai H5N1 itu tidak ditemukan, " katanya saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT. Bio Farma di ruang rapat Komisi IX DPR Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1/2021).