lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana memberikan sertifikat kesehatan kepada anggota masyarakat yang mendapat suntikan vaksin Covid-19.
Budi menyebut sertifikat itu dalam bentuk digital dan bisa dipakai sebagai syarat bepergian tanpa harus menunjukkan hasil tes swab.
Ia mengatakan pemberian sertifikat itu bisa membuat masyarakat bersedia menjalani vaksinasi Covid-19.
"Cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple Wallet atau Google Wallet, sehingga kalau beliau terbang atau pesan tiket di Traveloka tidak usah menunjukan PCR test atau antigen," kata Budi, Kamis (14/1/2021), dikutip dari Kompas.
Budi setuju bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 seharusnya tidak disangkutkan dengan konsekuensi pidana, tetapi dapat dilakukan dengan memberikan insentif dalam bentuk sertifikat seperti itu.
"Nanti saya akan bicarakan dengan Kementerian Perhubungan supaya jadi lebih sifatnya insentif yang diberikan ke masyarakat kalau mereka melakukan vaksinasi," ujarnya.
Baca: Anggota DPR Minta Vaksinasi Mandiri Bebas dari Muatan Bisnis Jika Telah Disahkan
Budi mengatakan pemberian sertifikat ini akan mendukung penerapan protokol kesehatan.
Ia mengatakan warga yang ingin berkumpul atau mengunjungi pasar bisa menunjukkan sertifikat digital kesehatan tersebut melalui aplikasi.
"Nanti kami cari aplikasinya bisa dibikin anak-anak muda Indonesia agar bisa menjadi mekanisme screening yang baik dan online," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo mengkritik wacana yang akan dilakukan Budi.
Rahmad mengingatkan Budi bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk meredam penularan virus SARS-CoV-2.
"Cuma hati-hati, divaksin belum berarti bebas, divaksin kemudian lari sana-sini, kena virus, naik pesawat nularin semua, Pak, hati-hati," kata Rahmad dalam rapat tersebut.
Baca: Pemerintah Khususkan Vaksin Covid-19 untuk Lansia dan Perluas Ruang Lingkupan Vaksinasi
"Tetap pakai masker, jaga jarak, harus pakai, Pak," jawab Budi.
Opsi vaksinasi mandiri
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan opsi yang ditawarkan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 mandiri bisa menjadi salah satu cara mempercepat proses vaksinasi.
"Jumlah target sasaran kan 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja, tetapi, itu butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Untuk distribusi vaksin saja, butuh waktu," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (15/1/2021).
Namun, Saleh meminta vaksinasi mandiri yang diperbolehkan melalui perusahaan untuk seluruh karyawannya itu dipastikan berasal dari produsen vaksin Covid-19 yang jelas.
Baca: Ariel Noah dan Risa Saraswati Disuntik Vaksin Covid-19, Sebut Tidak Rasakan Apa-apa
Selain itu, vaksin tersebut harus di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Saleh juga meminta pelaksanaan vaksinasi mandiri dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan dan menghindari muatan bisnis dan profit.
"Sedapat mungkin, harus dihindari muatan bisnis dan profit. Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat," ucap dia.
