lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Masyarakat miskin atau kurang mampu dipastikan akan tetap mendapat vaksin Covid-19 dari pemerintah.
Pemerintah nantinya akan menganggung beban biaya vaksinasi bagi masyarakat yang memang kesulitan secara sosial dan ekonomi.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi.
Penanggungan biaya vaksin tersebut disampaikan sebagai respons kritik masyarakat mengenai vaksin Covid-19 jalur mandiri atau berbayar.
"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).
Nadia menyebutkan, pemerintah memang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.
Hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.
Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi, kata Nadia, termasuk dalam kelompok rentan.
Baca: Ada 6 Jenis Vaksin Covid-19 Akan Digunakan di Indonesia, Pemerintah Belum Putuskan Harganya
Baca: Beredar Iklan Pre-Order Vaksinasi Covid-19 Jalur Mandiri di Media Sosial, Ini Kebenarannya
"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.
Harga vaksin belum ditentukan
Kemudian menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai harga vaksin Covid-19.
Pasalnya hal tersebut masih terus dibahas para pemangku kepentingan.
Ia menyebutkan, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak.
Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.
"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata dia.
Oleh karenanya, lanjut Nadia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terkait hal ini.
"Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.
Baca: WHO Minta Dunia Tak Cemas Berlebihan Meski Otoritas Inggris Peringatkan Salah Satu Produk Vaksin Ini
Baca: Jubir Sebut Belum Ada Aturan Vaksinisasi Resmi, Rumah Sakit Swasta Harus Ikut Regulasi Pemerintah
Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.
"Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi," ujar Nadia, Selasa (8/12/2020).
