Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Presiden KSPI: Sangat Memalukan

Said Iqbal menilai perubahan tersebut adalah bukti bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terburu-buru.


zoom-inlihat foto
kompas97.jpg
Kompas.com/Pramdia Arhando Julianto
Presiden KSPI Said Iqbal saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait TKA dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017). Said pada Sabtu, (24/10/2020), mengatakan baru tahu bahwa jumlah halaman UU Cipta Kerja kembali berubah.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Jumlah halaman naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kembali berubah dikomentari oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Said mengaku baru mengetahui bahwa jumlah halaman pada UU tersebut kembali berubah dan kini menjadi 1.187 halaman.

Dia mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa pembahasan Omnibus Law itu terburu-buru.

Dengan demikian, kata dia, kualitas substansi tidak diperhatikan.

Selain itu, Said menyebut pembahasan yang terburu-buru itu seperti sinetron kejar tayang.

"Kami enggak tahu kalau ada versi 1.187 halaman lagi. Memalukan. Sangat memalukan DPR ini. Sangat memalukan," kata Said, Sabtu (24/10/2020), dikutip dari Kompas.

"Seperti main sinetron dikejar tayang dan mau tampil, enggak penting isi, yang penting selesai," katanya.

Baca: Tolak UU Cipta Kerja, Ketum PBNU Said Aqil Siradj Soroti Pasal Potensi Liberalisasi Pendidikan

Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Said juga mengatakan pemerintah dan DPR selaku pihak yang membuat UU Cipta Kerja menganggap tidak ada permasalahan yang krusial dalam UU tersebut, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, menurut Said Iqbal, pihaknya mencermati dan membandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja versi 812 halaman untuk menemukan pasal-pasal yang dianggap mereduksi hak-hak buruh.

"Dengan demikian, kami berhati-hati sekali mencoba menyandingkan isi (UU Cipta Kerj a) yang menurut teman-teman buruh merugikan," kata Said.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved