UU Cipta Kerja Disahkan, Menko Luhut Sebut Buruh yang Di-PHK Dijamin Dapat Pesangon

Menko Luhut mengatakan perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK


zoom-inlihat foto
menko-maritim-1-luhut-binsar-pandjaitan.jpg
Dokumentasi Humas Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka program Packaging Recovery Organization (PRO) secara fisik, di Jakarta, Selasa (25/8/2020). Luhut pada Rabu, (21/10/2020, mengatakan buruh yang terkena PHK dijamin mendapat uang pesangon. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rabu 21/10/2020), mengatakan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap mendapatkan pesangon.

Luhut menyebut perusahaan wajib memberikan pesangon kepada buruh yang terkena PHK.

Dia mengatakan pesangon tersebut sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan.

"Merujuk UU Cipta Kerja, pekerja dan buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undangan," kata Luhut dikutip dari Kontan.

Dia menjelaskan mengenai perubahan jumlah maksimal pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah.

Perubahan jumlah pesangon tersebut dikritik tajam oleh para buruh.

Baca: Simak, Ini Keuntungan Jadi Pegawai Kontrak di UU Cipta Kerja, Dapat Perlindungan Ekstra dari Negara?

Menko Luhut
Menko Luhut (Kompas)

Luhut mengatakan tak banyak korporasi yang mampu memberi pesangon sebanyak 32 kali upah seperti dalam aturan sebelumnya.

"Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah) itu enggak sampai 10 persen,  hanya 8 persen. Yang lain lari aja mereka," kata dia.

Adanya UU Cipta Kerja, kata dia, justru memastikan bahwa pekerja atau buruh yang kena PHK akan mendapatkan jaminan adanya uang pesangon. Jika tidak bayar akan masuk ranah pidana.

"Sekarang yang pemerintah bikin 19 kali plus 6 dari asuransi. Itu, kami jamin kalau kamu (perusahaan) tidak bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan," kata Luhut.





Halaman
123
Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: Melia Istighfaroh






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved