RUU Cipta Kerja Disahkan, Apakah Pekerja yang Mengundurkan Diri Dapat Pesangon?

UU Cipta Kerja membuka peluang bagi pekerja yang mengundurkan diri untuk menerima pesangon sama seperti pekerja yang terkena PHK.


zoom-inlihat foto
anggota-dpr-ri-fraksi-demokrat-cipta-kerja.jpg
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan menyerahkan berkas pendapat akhir Fraksi Demokrat kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam UU Cipta Kerja pesangon maksimal bagi para pekerja adalah 32 gaji.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dalam UU Cipta Kerja besaran pesangon maksimal untuk pekerja adalah 25 kali upah.

Jumlah ini turun karena dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pesangon maksimal sebesar 32 kali upah.

Meski demikian, dalam UU Cipta Kerja ada peluang bagi buruh atau pekerja yang mengundurkan diri untuk menerima pesangon sama seperti mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini karena pasal 154 A butir i UU Cipta Kerja bisa saja ditafsirkan bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dianggap seperti PHK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Ini berarti bisa ditafsirkan pekerja/buruh yang mengundurkan diri berhak atas pesangon seperti ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja.

Kelak, aturan ini bisa saja diperjelas dalam aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah (PP) atau yang lain.

Baca: Beberapa Pasal tentang Pesangon Hilang dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Beri Penjelasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan UU Cipta Kerja menjaga keseimbangan penciptaan lapangan kerja dengan perlindungan tenaga kerja.

Ida membantah anggapan bahwa UU Cipta Kerja hanya mengutamakan kepentingan pengusaha. Meski pun ada hal yang dilonggarkan dalam syarat berusaha.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Wawancara tersebut terkait sejumlah isu yang berkembang seperti RUU Omnimbus Law dan pekerja migran Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Wawancara tersebut terkait sejumlah isu yang berkembang seperti RUU Omnimbus Law dan pekerja migran Indonesia. (Tribunnews/Herudin)

"RUU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya," ujar Ida dalam siaran pers, Selasa (13/10/2020), dikutip dari Kontan.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved