Dikritik Warganet, Wakil Ketua DPR RI: Kalau Tidak Percaya, Nanti Pemilu Jangan Dipilih

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan tak perlu memilih DPR jika memang rakyat sudah tak percaya.


zoom-inlihat foto
azis-syamsuddinn.jpg
Tribunnews.com
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin (27/11/2017). Azis Syamsuddin diperiksa saksi meringankan dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto. TRIBUNNEWS/HERUDIN


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wakil Ketua DPR Ri Azis Syamsuddin membalas komentar pedas warganet yang mengolok-olok DPR saat disahkannya UU Cipta Kerja, pada Senin (5/10/2020).

Menurutnya, disahkannya Omnibus Law UU Cipta kerja merupakan keputusan yang tepat.

Terlebih, RUU sapu jagat tersebut telah disepakai sesuai keputusan kolektif kolegial, bukan keputusan personal.

"Sehingga, putusan ini bukan putusan personal, tapi keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari sembilan partai yang ada di sini," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Diketahui, dari 9 fraksi partai di DPR, hanya 2 partai yang kekeh menolak disahkannya RUU Cipta Kerja yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja berhasil disahkan dalam rapat paripurna karena mendapat dukungan dari 7 fraksi partai lain.

Baca: Viral Gedung DPR Dijual Seharga Rp 666 di Situs Jual Beli Online, Tokopedia Akan Tindak Tegas

Baca: Dilaporkan Relawan Jokowi karena Wawancara Kursi Kosong, Najwa Shihab Buka Suara: Saya Siap

Lebih lanjut, Azis tak khawatir pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut akan berdampak pada turunnya kepercayaan rakyat kepada DPR.

Azis juga mempersilakan rakyat untuk tidak memilih caleg pada pemilihan umum selanjutnya, apabila dianggap tidak amanah.

"Ya kalau tidak percaya, nanti pada saat pemilu jangan dipilih. Nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu, calon-calon itu. Sepanjang rakyatnya nanti memilih di tahun 2024, dia akan masuk lagi, dia di dalam parliamentary threshold. Yang menilai kan masyarakat," ujarnya.

Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Viral Tolak Omnibus Law





Halaman
123
Penulis: Restu Wahyuning Asih
Editor: Archieva Prisyta






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved