lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Selama beberapa dekade, China diakui sebagai satu di antara negara di dunia yang mengatur hukum hak-hak kaum minoritas.
Seperti misalnya ada kuota bagi warga etnis Uighur dan etnis minoritas lain agar bisa masuk perguruan tinggi, dan kuota pekerjaan di instansi pemerintah.
Kemudian adanya kelonggaran kontrol kelahiran sejak dihapuskannya kebijakan 'satu anak' pada 28 Oktober 2015, di mana seluruh warga China dapat memiliki hingga 2 anak.
Namun, hal ini berbeda praktiknya di lapangan, menurut investigasi Associated Press, kebijakan 'kontrol kelahiran' cenderung berat sebelah.
China pernah memasuki era anti-natalis, saat pihak berwenang China dilaporkan sering mendorong penggunaan alat kontrasepsi, sterilisasi, dan aborsi pada orang-orang China Han, sebagai etnis mayoritas, dan memberi izin bagi minoritas untuk memiliki dua hingga tiga anak.
Kebijakan ini hadir atas nama pembangunan ekonomi China yang saat itu begitu padat penduduknya.
Namun, semua berubah di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping.
Di bawah pemimpin China yang oleh AP disebut 'paling otoriter' dalam beberapa dasawarsa terakhir, kebijakan anti-natalis ini mengalami perubahan.
Baca: Pengakuan Gulnar Omirzakh, Warga Muslim Uighur Korban Pemaksaan Aborsi Otoritas China
Pada 2014, setelah kunjungannya ke wilayah Xinjiang, Xi meminta para pejabat tinggi menerapkan 'kebijakan keluarga berencana yang adil' untuk semua etnis.
Xi meminta pejabat lokal untuk 'mengurangi dan menstabilkan angka kelahiran'.
Pada tahun-tahun setelahnya, bukan menjadi suatu masalah bagi warga China, baik itu etnis Han, maupun etnis minoritas lain di pedesaan yang memiliki dua-tiga anak di Xinjiang.
Semua etnis setara di bawah payung hukum baru.
Namun, dalam praktiknya, sebagian besar warga etnis Han terhindar dari aborsi, sterilisasi, pemasangan IUD, dan penahanan.
Sebaliknya, bagi etnis Uighur dan minoritas lain semua hal tadi mereka alami dengan pemaksaan, menurut data dan wawancara AP.
Seorang warga Uighur yang kabur ke Kazakhstan, Gulnar Omirzakh mengaku mendapat hukuman, meski tiga anaknya sah di mata hukum.
Akar Terorisme?
Para cendekiawan yang pro-pemerintah mengklaim bahwa keluarga-keluarga yang berasal dari kalangan agama di pedesaan merupakan akar dari terorisme, pemboman, penikaman, dan serangan lainnya.
Pemerintah Xinjiang menitikberatkan kejahatan tersebut dengan menuduh ada keterkaitan terhadap teroris ISIS.
Populasi warga Muslim di pedesaan mereka nilai sebagai arena berkembang biaknya kemiskinan dan ekstrimisme, menurut sebuah laporan makalah Kepala Institut Sosiologi di Akademi Ilmu Sosial, Xinjiang.
Tertulis juga klaim dalam laporan yang menyebut "hambatan utama agama adalah keyakinan bahwa 'janin adalah hadiah dari Tuhan',"
