lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimatan Selatan, memutuskan untuk menghentikan kerja sama mereka dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pemutusan kerja sama tersebut dilakukan sang bupati setelah seorang balita penderita bocor jantung tidak dilayani oleh BPJS.
Bupati Barito Kuala Noormiliyani menerangkan jika pemberhentian tersebut dilakukannya setelah tahu tidak ditanggungnya biaya pengobatan seorang balita yang mengalami bocor jantung.
Ia pun mengatakan jika pemutusan kerja sama tersebut tidak menyalahi aturan.
"BPJS seperti tidak ada rasa kemanusiaan, saya sendiri menangis melihat apa yang diderita bocah dengan bawaan penyakit jantung bocor. Mengapa mereka seakan tidak iba?" jelas Noormiliyani dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2020).
Menurut dia, pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dimungkinkan dalam aturan otonomi daerah.
Ia juga merasa keputusannya mendapat dukungan dari masyarakat di Barito Kuala.
Noormiliyani pun mengatakan jika seluruh satuan kerja perangkat daerah Barito Kuala, Kalimantam Selatan, juga telah setuju untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Baca: Iuran BPJS Jauh di Bawah Perhitungan Aktuaria, Menko PMK: Tak Mungkin Pemerintah Terbebani Terus
Baca: Pasien BPJS yang Terindikasi Covid-19 Harus Bayar Rapid Test? Begini Penjelasannya!
Baca: Simak Panduan Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan via Online dan Menggunakan KTP Elektronik
Diketahui, sebanyak 33 ribu jiwa di Barito Kuala terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Kemudian, setelah tidak ada lagi kerja sama dengan BPJS, Noormiliyani akan mengadakan kembali progam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Penghidupan kembali program Jamkesda tersebut nantinya akan didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Ada cadangan dana kemanusiaan di APBD. Kami jamin masyarakat tak perlu khawatir karena bisa terlayani lewat program Jamkesda, dan kami yakin masyarakat di belakang kita," tegasnya.
Konfirmasi pihak BPJS
Terkait penolakan balita yang mengalami kebocoran jantung, Kepala BPJS Kesehatan Barito Kuala Rabiatul mengatakan jika hal itu terjadi karena pasien itu belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dari pemerintah.
Menurut Rabiatul, banyak masyarakat baru mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan setelah sakit.
Baca: Kemenkeu Sebut Kenaikan Iuran BPJS Masih Dapat Bantuan Pemerintah, Harusnya Kelas I Rp 268 Ribu
Baca: Mengeluh Tak Mampu Bayar Iuran BPJS yang Naik saat Pandemi, Adakah Solusi selain Turun Kelas?
Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Sri Mulyani Sebut Peserta Bisa Turun Kelas III Jika Tak Sanggup Bayar
Padahal BPJS, menurutnya, dinilai sebagai antsipasi untuk pasien yang sakit di suatu hari.
"Pendaftaran peserta sebaiknya sebelum sakit, karena konsep BPJS adalah sedia payung sebelum hujan. Kami pun akan memberikan kepastian pelayanan kesehatan untuk peserta aktif," terang Rabiatul.
Rabiatul pun mengatakan jika bayi tersebut tidak bisa mendapatkan perawatan melalui BPKS karena tidak didaftarkan terlebih dahulu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Setelah datanya masuk sebagai peserta JKN, maka selanjutnya bisa masuk pada penjaminan BPJS Kesehatan.
"Balita Aliqa bisa masuk penjaminan BPJS kesehatan apabila sudah didaftarkan pada peserta JKN, sesuai dengan ketentuan, pengaktifan peserta kartu mandiri adalah 14 hari," jelasnya.
