lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Efek domino akibat tindak kriminal seorang polisi Amerika Serikat, Derek Chauvin terhadap seorang warga kulit hitam bernama George Floyd semakin meluas.
Selain demonstrasi dan ricuh dibanyak wilayah Amerika Serikat, apa yang terjadi di negeri Paman Sam itu juga membuat situasi Presiden Amerika Serikat (AS) semakin pelik.
Pada Rabu (3/6/2020), Menteri Pertahanan AS, Mark Esper justru menentang apa yang dititahkan atasannya, Donald Trump.
Mark Esper menentang penerapan hukum yang jarang digunakan seperti mengerahkan militer untuk mengatasi protes nasional atas kebrutalan polisi terhadap warga Afrika-Amerika.
Padahal dua hari sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata bahwa dia bisa memanggil tentara untuk meredam protes masa.
"Saya tidak mendukung penerapan Undang-undang pemberontakan," ujar Esper sebagaimana dilansir AFP.
"Saya selalu percaya dan akan terus percaya bahwa Garda Nasional sudah sangat tepat dalam bekerja di ranah domestik sebagai otoritas sipil di situasi seperti ini," tambahnya.
Dia juga mengatakan, keterlibatan militer adalah pilihan paling akhir dan hanya dalam situasi sangat mendesak.
Baca: Demonstrasi Amerika Serikat Meluas, Donald Trump Justru Tuding Kelompok ANTIFA Sebagai Biang Keladi
Baca: Spotify Turut Mendukung Komunitas Kulit Hitam untuk Lawan Rasisme di Amerika Serikat
Baca: Adidas dan Nike Bersatu untuk Melawan Rasisme di Amerika Serikat
"Opsi pengaktifan tugas (militer) hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi yang mendesak dan mengerikan," ujarnya kepada wartawan di Pentagon.
"Kita tidak sedang berada di situasi itu saat ini."
Diketahui pada Senin (1/6/2020) lalu, Trump memperingatkan bahwa dia bisa memobilisasi seluruh sumber daya federal yang tersedia, baik sipil dan militer untuk melawan protes massa yang terjadi di hampir penjuru AS dan menewaskan 9 orang.
Aksi protes massa yang rusuh itu buntut dari kematian George Floyd, pria Afrika-Amerika oleh polisi kulit putih Minneapolis, Derek Chauvin.
Trump mengatakan bahwa negaranya telah dicengkram oleh profesional anarkis, gerombolan perusuh, pembakar, penjarah, kriminal, Antifa dan lainnya.
Jika kota-kota di negara bagian AS itu tidak dapat lagi dikontrol, Trump mengatakan akan "menyebarkan militer AS dan dengan cepat menyelesaikan berbagai permasalahan mereka".
Ketika ditanya kapan Trump akan menerapkan Undang-undang pemberontakan 1807 dan menugaskan tentara, Pentagon mengatakan 'tidak'.
Namun itu berarti juga mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah awal ke arah itu, dengan membawa 1.600 polisi militer bertugas aktif ke daerah Washington, "sebagai langkah perencanaan yang bijak."
Selain itu, Esper juga membela tindakannya dan tindakan Ketua Umum Gabungan Jenderal Mark Milley di Gedung Putih, pada Senin lalu.
Pasukan diperintahkan untuk menembakkan bom asap dan bola lada, proyektil menyakitkan yang mampu melepaskan bahan kimia, untuk memukul mundur demonstran di taman dekat Gedung Putih sehingga Trump dapat berdiri untuk foto-foto di depan gereja terdekat.
Esper dan Milley dituduh oleh mantan pejabat tinggi pertahanan dan oposisi Demokrat bahwa mereka telah ambil bagian dalam aksi politik Trump.
Tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tradisional bahwa militer AS tetap apolitis.
Eks ketua kepala Gabungan Mike Mullen mengkhawatirkan bahwa ketika mereka (Esper dan Milley) melaksanakan perintah, anggota militer kita akan dikooptasi untuk tujuan politik tertentu.
Ada pun terkait pemukulan mundur demonstran di dekat Gedung Putih itu Esper.
"Saya tidak menyadari adanya penegakan hukum di taman (dekat Gedung Putih)."
"Saya tahu kami tengah berjalan menuju gereja, namun saya tidak tahu bahwa foto op tengah berlangsung."
"Saya lakukan apa yang saya bisa untuk tetap bersikap apolitis dan terhindar dari situasi yang mungkin menjadi politis.
"Dan terkadang saya berhasil, terkadang saya gagal. Namun tujuan saya tetap menjaga departemen saya di luar politik, tutup Esper.
Mantan Kepala Pentagon Sindir Trump
Mantan Kepala Pentagon, Jim Mattis pada Rabu (3/6/2020) memberi tuduhan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mengatakan bahwa Trump berusaha memecah belah Amerika.
Dia juga mengatakan kalau Trump telah gagal memberikan kepemimpinan yang dewasa ketika negara itu dilanda kerusuhan protes berhari-hari.
Mattis yang mengundurkan diri pada Desember 2018 atas perintah Trump yang menarik penuh pasukan dari Suriah ini juga menyuarakan dukungan bagi para demonstran yang melakukan protes anti-rasialisme.
Baca: Demo Bela George Floyd Rusuh, Pemilik Toko Minuman Ini Siapkan Senapan Militer M16 Agar Tak Dijarah
Baca: Tak Mau Dijarah Oknum Pendemo Kematian George Floyd, Pemilik Toko Senjatai Diri dengan Senapan AR-15
Baca: Tanggalkan Atributnya, Sheriff Ini Bergabung dalam Demo Kematian George Floyd: Ayo Berjalan Bersama!
"Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak mencoba untuk menyatukan orang-orang Amerika dan bahkan tidak berpura-pura mencobanya," ungkap Mattis dalam tulisannya di situs web The Atlantic.
"Dia malah mencoba mencerai-beraikan kita," ujar Mattis sang jenderal pensiunan marinir yang sebelumnya pernah berargumen bahwa tidak pantas baginya untuk mengkritik presiden yang masih menjabat.
"Kita menyaksikan konsekuensinya dalam tiga tahun dalam kepemimpinan (Trump) yang mumpuni," tulisnya.
Mattis juga mendeskripsikan dirinya 'marah dan takut' setelah menyaksikan peristiwa sepekan terakhir yang menunjukkan Trump mengancam akan menurunkan pasukan militer atas gelombang protes rusuh yang tak berkesudahan di berbagai kota.
Kerusuhan itu dipicu oleh pembunuhan terhadap George Floyd pada 25 Mei lalu, seorang pria kulit hitam yang mati lemas di bawah lutut seorang polisi kulit putih, yang kematiannya direkam dalam sebuah video amatir warga dan menjadi viral.
Demonstrasi sebagian besar telah damai, tetapi beberapa telah berubah menjadi kekerasan dan penjarahan saat malam tiba.
Mattis menulis bahwa seruan para pemrotes untuk keadilan yang sama adalah "permintaan yang sehat dan bersifat menyatukan, sesuatu yang kita semua harus bisa lakukan sebelumnya."
Dia juga menyalahkan keputusan menggunakan pasukan aparat dalam memukul mundur pendemo dari jarak dekat di Gedung Putih pada Senin (1/6/2020) agar Trump dapat lewat dan berpose di depan Gereja Episkopal St. John sambil memegang Alkitab.
Peristiwa foto op itu telah menjadi penangkal atas kritik yang dilangsungkan kepada penanganan Trump terhadap krisis, dengan para pemimpin agama, politisi dan masyarakat internasional yang mengekspresikan marah atas foto itu.
"Ketika saya bergabung dengan militer, kira-kira 50 tahun lalu, saya bersumpah untuk mendukung dan membela Konstitusi."
"Saya tidak pernah bermimpi bahwa pasukan yang mengambil sumpah yang sama akan diperintah dalam keadaan apa pun untuk melanggar hak-hak Konstitusi sesama warga negara mereka."
"Apalagi untuk memberikan foto aneh untuk komandan terpilih dengan kepemimpinan militer yang berdiri di sampingnya," kata Mattis.
(Tribunnewswiki.com/Ris)
Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Tolak Rencana Trump Turunkan Militer, Menhan AS: Hanya untuk Situasi Mendesak.
