lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perseteruan Amerika Serikat (AS) vs China menapaki eskalasi terbaru.
Setelah perang dagang, saling lempar kesalahan soal pandemi Covid-19 hingga menyeret nama organisasi kesehatan dunia (WHO), ketegangan antara Washington dan Beijing memasuki babak lanjutan.
Kali ini adalah soal status istimewa Hong Kong dihadapan Amerika Serikat.
Status Hong Kong kini mendapat pukulan keras dari negeri Paman Sam tersebut.
Pemerintahan Trump menginformasikan kepada Kongres AS pada hari Rabu (27/05/2020), bahwa negara kota itu bukan lagi daerah otonom dari China.
Dampaknya pun luar biasa karena secara administratif dan legal akan mencabut Hong Kong dari hak istimewanya sebagai pusat keuangan global dalam aktivitas ekonomi dan bisnis Amerika Serikat selama ini.
Hal itu pun juga akan turut memukul China, mengingat Hong Kong sudah lama menjadi gerbang bagi China untuk masuk ke dalam perdagangan dan bisnis internasional.
Dan tujuan Washington mencabut status istimewa Hong Kong adalah semata-mata untuk memberi efek negatif tersendiri bagi China.
Melansir South China Morning Post, penilaian ini merupakan langkah penting AS dalam memutuskan apakah Hong Kong akan terus menerima perlakuan ekonomi dan perdagangan istimewa dari Washington atau tidak.
Baca: Semakin Panas, Amerika Serikat Kini Minta Para Sekutunya Batalkan Proyek Besar dengan China
Baca: Di Tengah Tekanan dari Amerika Serikat, China Dongkrak Anggaran Militer sebesar 2.645 Triliun
Baca: Klaim Miliki Lembah Sungai Galwan, China Serbu Garis Pertahanan India dengan 10.000 Pasukan Militer
"Tidak ada orang yang memiliki alasan yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China, mengingat fakta di lapangan," jelas Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.
“Keputusan ini tidak membuat saya senang. Akan tetapi penentuan kebijakan yang sehat membutuhkan pengakuan berdasarkan realita.”
Sertifikasi Departemen Luar Negeri adalah sebuah rekomendasi dan tidak serta-merta mengarah ke langkah berikutnya.
Para pejabat AS, termasuk Presiden Donald Trump, sekarang harus memutuskan sejauh mana sanksi atau tindakan kebijakan lain harus ditujukan kepada Hong Kong.
"Sementara Amerika Serikat pernah berharap bahwa Hong Kong yang bebas dan makmur akan memberikan model untuk China yang otoriter, sekarang jelas bahwa China menjadi contoh bagi Hong Kong," kata pengumuman Pompeo.
Di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong yang disahkan oleh Kongres AS pada bulan November, pemerintah harus memutuskan setiap tahun apakah pemerintahan Hong Kong berbeda dengan China atau tidak.
Opsi sanksi yang tersedia bagi pemerintah AS -yang menurut analis sebagian besar mungkin tergantung pada reaksi Beijing- termasuk tarif perdagangan yang lebih tinggi, aturan investasi yang lebih ketat, pembekuan aset, dan peraturan visa yang lebih berat.
Langkah ini mengirim gelombang kejutan melalui lingkaran kebijakan China dan Hong Kong.
"Wow," kata Bonnie Glaser, direktur Proyek Daya China di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
"Saya sepenuhnya berharap AS untuk melanjutkan sanksi terhadap individu dan entitas yang dianggap merongrong otonomi Hong Kong."
"Sanksi sekunder mungkin diberikan pada bank yang melakukan bisnis dengan entitas yang ditemukan melanggar hukum yang menjamin otonomi Hong Kong," tambahnya.
Baca: Potret Beratnya Hidup di Hong Kong, Warga Hidup di Apartemen Kumuh, Dapur dan Toilet Jadi Satu Area
Baca: Untuk Pertama Kalinya, Hong Kong Menggunakan Paru-paru Buatan untuk Mengobati Pasien Covid-19
Baca: Peneliti Hong Kong Ungkap Ketahanan Virus Corona di Berbagai Benda, Bisa Hidup 7 Hari di Masker
