lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Isu kebocoran atau diretasnya data di Indonesia belum juga berlalu.
Mulai dari perusahaan swasta hingga data dari lembaga negara seperti KPU diduga telah bocor diretas.
Terkini, data pegawai negeri sipil (PNS) seluruh Indonesia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabarkan telah dibobol.
Isu kebocoran data ini pun menguatkan kembali diskursus betapa perlindungan data merupakan hal yang krusial di era sekarang dan percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi penting bagi Indonesia di masa depan.
Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi pun tak kunjung beres dan baru diperkirakan akan sah pada Oktober tahun ini, belum lagi ditambah situasi pandemi virus Corona yang menerpa Indonesia saat ini.
Kali ini, dalam akun twitter bernama Teguh Aprianto atau @secgron yang dalam profilnya adalah cyber security researcher dan consultant itu menemukan adanya kebocoran data sebanyak 1,3 juta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Data yang dibocorkan adalah informasi penting seperti NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, nama, lengkap ibu, nama lengkap ayah, no KK, alamat lengkap dan lain lain.
Kabar kebocoran ini pun sudah tersebar ke grup whatsapp (WA) dosen seluruh Indonesia.
Kebocoran itu pun ditakutkan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon cepat atas informasi yang disebarkan oleh Teguh Aprianto melalui akun twitter @secgron pada tanggal 27 Mei 2020, soal kebocoran data 1,3 juta PNS tersebut.
Baca: Jutaan Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor, Pakar Siber: Ancaman Menjelang Pilkada 2020
Baca: Jutaan Data Kependudukan Diduga Bocor, Kemendagri Sebut Server E-KTP Masih Aman
Baca: Kominfo dan BSSN Bakal Tindaklanjuti Dugaan Peretasan di Situs KPU dan Kebocoran Data Kependudukan
Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu menegaskan bahwa data yang bocor itu bukan berasal dari Kemdikbud.
Kemdikbud dalam siaran pers Rabu (27/05/2020) menyatakan bahwa pengelola data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) Kemendikbud menegaskan bahwa data yang dibobol itu bukan berasal dari Dapodik ataupun PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Bahwa data yang diduga bocor itu bukan data dari mereka, Kemendikbud menegaskan dengan indikasi berikut :
- Variabel NO_SHDK dan SHDK tidak tercatat di sebagai variabel di Dapodik dan data PD Dikti
- Variabel stat_ktp tidak ada di dalam variabel Dapodik dan data PD Dikti
- Variabel kerja tidak sesuai dengan referensi pekerjaan di Dapodik data PD Dikti data PD Dikti
- Referensi jenjang pendidikan tidak sesuai dengan penamaan di Dapodik data PD Dikti
Lalu, pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu menerapkan protokol pengamanan/perlindungan data pribadi sesuai dengan Permenkominfo 20 Tahun 2016.
Selain itu juga, pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu dan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan keamanan serta ketaatan pada aturan penggunaan data pribadi.
Bocornya Data KPU
Jutaan data kependudukan di Indonesia diduga telah bocor setelah data Pemilu diretas oleh hacker.
Informasi tersebut pertama kali diunggah oleh akun Twitter @underthebreach, pada hari Kamis (21/5/2020).
Dari Tweet yang tertulis, hacker mengungkapkan sudah membocorkan 2,3 juta data kependudukan.
Data tersebut meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, hingga alamat lengkap.
