lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Jutaan data kependudukan di Indonesia diduga telah bocor setelah data Pemilu diretas oleh hacker.
Informasi tersebut pertama kali diunggah oleh akun Twitter @underthebreach, pada hari Kamis (21/5/2020).
Dari Tweet yang tertulis, hacker mengungkapkan sudah membocorkan 2,3 juta data kependudukan.
Data tersebut meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, hingga alamat lengkap.
Berkaitan dengan hal ini, Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha mengatakan bocornya 2,3 juta data pemilih tanah air di KPU RI merupakan ancaman nyata jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Menurut dia, peristiwa bocornya data ini harus menjadi peringatan serius bagi dukcapil agar bisa mengamankan data kependudukan di Indonesia.
Perlu dipikirkan lebih jauh terkait pengamanan enkripsi pada data penduduk.
Peristiwa ini juga membuat pengamanan sistem IT KPU dipertanyakan.
Baca: Kominfo dan BSSN Bakal Tindaklanjuti Dugaan Peretasan di Situs KPU dan Kebocoran Data Kependudukan
Baca: Terkait Dugaan Kebocoran Data Kependudukan di DPT Pemilu, KPU: Softfile Data Bersifat Terbuka
Apalagi pada tahun 2020 ada agenda pilkada, jangan sampai ini menjadi isu tersendiri bagi KPU.
Selama ini sistem IT KPU selalu dijadikan rujukan saat hitung cepat hasil pemilu maupun pilkada.
“Kita tentu khawatir, setiap gelaran pemilu dan pilkada, KPU selalu mendapat ancaman diretas."
"Bagi dukcapil kerawanan ini harus menjadi catatan penting untuk waspada, jangan sampai sistem ditembus dan peretas bisa memodifikasi,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (22/5/2020) dikutip dari artikel Tribunnews.com berjudul Pakar Keamanan Siber: Bocornya Data Pemilih, Ancaman Jelang Pilkada 2020.
Meskipun KPU menjelaskan itu data terbuka, namun, kata dia, bukan berarti tak perlu dilindungi.
Dia mengkhawatirkan data ini jika disebar dan digunakan pihak tidak bertanggungjawab, khususnya karena ada data nomor KTP dan KK.
Dia menjelaskan data yang disebar tanpa enkripsi sama sekali.
Nomor KTP dan KK bersamaan misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga melakukan pinjaman online bila pelaku mahir melengkapi data.
Dia melihat ada kemungkinan data yang disebar memang sebelumnya sudah ada di publik.
Karena data pemilu 2014 sudah lama tersebar di forum internet.
Seluruh data DPT ternyata juga di share ke beberapa stakeholder KPU.
Apabila melihat isi folder DPT DIY yang ikut dipublish, dia melihat, sepertinya ada kemungkinan memang si peretas bisa masuk ke sistem IT KPU atau sistem IT stakeholder KPU yang juga memiliki data.
