lihat foto
“Maka kalau bisa dipotong minimum 50 persen, akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk menyelamatkan masyarakat kecil,” tambahnya.
Baca: VIRAL: Tak Peduli Corona, Warga Desa di Lombok Demo Minta Buka Masjid untuk Salat Jumat dan Tarawih
Baca: VIRAL Demi Pulang Kampung, Oknum Pemudik Nekat Sembunyi di Tumpukan Kerupuk untuk Kelabuhi Petugas
Untuk ASN golongan I atau II tentu perlu dipertimbangkan.
Namun, bagi ASN golongan III atau pejabat atas, menurut Ganjar, pemotongan tersebut sangat perlu dilakukan untuk menyelamatkan mental dan perekonomian bangsa di tengah krisis.
"Kecuali mereka yang pada level golongan I, golongan II itu jangan," ujar Ganjar.
"Tapi yang saya kira yang III ke atas apalagi yang sudah menempati jabatan-jabatan penting perlu dipertimbangkan itu."
"Agar kita secara nasional aware dengan persoalan ini," tegasnya.
Musrenbangnas 2020, Tema RKAP 2021: Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Sementara, pada pembukaan Musrenbangnas 2020, Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi.
Langkah itu diambil untuk mengejar target rencana pemerintah jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 yang terancam meleset akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
"Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, tema RKAP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial," terang Suharso.
Baca: Rocky Gerung Sebut Jokowi Pelit dan Ragu-ragu Tangani Virus Corona, Ikut Singgung Anies Baswedan
Baca: Keprihatinan Siti Fadilah Supari pada Negeri, Surati Jokowi: Jangan Biarkan Rakyat Kita Menangis
Suharso menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional.
Wabah tersebut mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.
Lebih jauh, Covid-19 menyebabkan adanya koreksi cukup tajam terhadap sasaran ekonomi pada 2020.
Bahkan wabah ini berpengaruh pada kondisi ekonomi di tahun 2021.
"Dampak lainnya adalah berkurangnya pembiayaan pembangunan 2020 akibat pengalihan pembiayaan ke Covid-19," jelasnya.
Dengan mempertimbangkan asusmi bahwa pandemi bisa berakhir dalam waktu dekat pada tahun ini, Suharso mengatakan skenario agenda pemulihan ekonomi setelah Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKAP 2021.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musrenbangnas 2020 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2021.
Forum tahunan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas ini bertujuan untuk menyampaikan informasi arah prioritas pembangunan nasional satu tahun ke depan kepada seluruh pemangku kepentingan.
(Tribunnewswiki.com/Ron)
