lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah tegas usulkan kepada pemerintah pusat untuk memotong pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 50 persen.
Usulan Ganjar Pranowo ini disampaikan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo dalam rapat terbatas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (30/04/2020).
Pemotongan pendapatan ASN Gol III tersebut disampaikan Ganjar Pranowo sebagai bentuk upaya menanggulangi krisis yang sedang dialami Indonesia akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Baca: Inilah Daftar Rincian THR Tahun 2020 yang Diterima PNS TNI/Polri dari Golongan I hingga Golongan IV
Baca: Beredar Surat Perobohan Masjid di Banyumas dengan Dalih Tak Digunakan karena Pandemi Corona
Selain dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Musrenbangnas 2020 juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoafra, TNI, Kapolri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Jaksa Agung, Meneteri Kabinet Indonesia Maju, serta para tamu undangan lain.
Dalam rapat terbatas tersebut, Ganjar Pranowo mengatakan kepada Presiden RI bahwa saat ini adalah ujian kepekaan atau sensitivitas pemerintah terhadap krisis yang sedang terjadi.
“Saya usul pak, sense of crisis kita hari ini mesti kita uji pak,” tegasnya dikutip dari kanal YouTube Ganjar Pranowo, Jumat (05/01/2020).
“saya usul seluruh pendapatan kita (ASN Gol III ke atas) besok dipotong 50 persen pak, pendapatan bukan gaji,” lanjutnya.
Apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo tersebut setidaknya bisa menjadi keputusan yang melegakan bagi masyarakat kecil yang terdampak.
Baca: Waspada Terkait Sepak Terjang Kim Yo Jong, Amerika Serikat Kirim Intelijen Selidiki Adik Kim Jong Un
Baca: Ganjar Pranowo Hubungi Pemilik Indekos yang Usir 3 Perawat RSUD Bung Karno Solo
Terlebih, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa pemerintah ikut merasakan dan sensitif terhadap keadaan masyarakat yang tengah ditempa krisis.
“Kalau ini bisa menjadi keputusan nasional, setidaknya melegakan,” kata Ganjar Pranowo.
“Kalaulah ekonomi kita rebound lagi, makan kita akan kembalikan.”
“Keputusan ini penting agar publik, rakyat tahu sensitivitas kita menghadapi persoalan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan bahwa dalam keadaan seperti saat ini rakyat yang tidak bergaji tetap sedang berada dalam keadaan tidak aman.
“Yang aman hari ini yang bergaji pak, yang mereka ada di luar tidak aman semuanya, maka sensitivitas ini harus kita tunjukkan,” tegasnya.
Di luar konferensi, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan hal serupa kepada Bappenas untuk segera memperhitungkan hal tersebut.
Baca: Inez Cosmetics Beri 2000 Hand Sanitizer ke Pemprov Jateng, Ganjar: Tak Hanya Muka Jari juga Cantik
Baca: Ganjar Pranowo Siapkan Taman Makam Pahlawan untuk Petugas Medis yang Meninggal Terpapar Virus Corona
Ganjar Pranowo tampaknya tidak begitu yakin bahwa tahun depan ekonomi akan pulih.
Melihat perkembangan saat ini, menurutnya ekonomi negara tahun depan masih buram.
Ia menyampaikan perlunya pemotongan tersebut agar bisa menunjukkan sensitivitas dan menyelamatkan masyarakat.
“Seluruh pegawai kita minimal gradenya yang di atas, para pejabatnya dipotong 50 persen pendapatannya,” tuturnya.
“Tahun depan gambarannya masih buaram, ekonomi kita masih buram.”
“Maka kalau bisa dipotong minimum 50 persen, akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk menyelamatkan masyarakat kecil,” tambahnya.
Baca: VIRAL: Tak Peduli Corona, Warga Desa di Lombok Demo Minta Buka Masjid untuk Salat Jumat dan Tarawih
Baca: VIRAL Demi Pulang Kampung, Oknum Pemudik Nekat Sembunyi di Tumpukan Kerupuk untuk Kelabuhi Petugas
Untuk ASN golongan I atau II tentu perlu dipertimbangkan.
Namun, bagi ASN golongan III atau pejabat atas, menurut Ganjar, pemotongan tersebut sangat perlu dilakukan untuk menyelamatkan mental dan perekonomian bangsa di tengah krisis.
"Kecuali mereka yang pada level golongan I, golongan II itu jangan," ujar Ganjar.
"Tapi yang saya kira yang III ke atas apalagi yang sudah menempati jabatan-jabatan penting perlu dipertimbangkan itu."
"Agar kita secara nasional aware dengan persoalan ini," tegasnya.
Musrenbangnas 2020, Tema RKAP 2021: Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Sementara, pada pembukaan Musrenbangnas 2020, Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi.
Langkah itu diambil untuk mengejar target rencana pemerintah jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 yang terancam meleset akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
"Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, tema RKAP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial," terang Suharso.
Baca: Rocky Gerung Sebut Jokowi Pelit dan Ragu-ragu Tangani Virus Corona, Ikut Singgung Anies Baswedan
Baca: Keprihatinan Siti Fadilah Supari pada Negeri, Surati Jokowi: Jangan Biarkan Rakyat Kita Menangis
Suharso menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional.
Wabah tersebut mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.
Lebih jauh, Covid-19 menyebabkan adanya koreksi cukup tajam terhadap sasaran ekonomi pada 2020.
Bahkan wabah ini berpengaruh pada kondisi ekonomi di tahun 2021.
"Dampak lainnya adalah berkurangnya pembiayaan pembangunan 2020 akibat pengalihan pembiayaan ke Covid-19," jelasnya.
Dengan mempertimbangkan asusmi bahwa pandemi bisa berakhir dalam waktu dekat pada tahun ini, Suharso mengatakan skenario agenda pemulihan ekonomi setelah Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKAP 2021.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musrenbangnas 2020 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2021.
Forum tahunan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas ini bertujuan untuk menyampaikan informasi arah prioritas pembangunan nasional satu tahun ke depan kepada seluruh pemangku kepentingan.
(Tribunnewswiki.com/Ron)
