lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di area Jabodetakbek tentu berdampak pada sektor ekonomi sebagian besar warganya.
Seperti di Kota Bekasi, beberapa warga terdampak pun mendapat bantuan dari pemerintah daerah dengan bentuk paket bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah daerah.
Meski begitu, tak semua penyaluran paket bansos dari Pemerintah Kota Bekasi untuk warga yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan.
Baca: 4 Fakta Mundurnya Belva dari Stafsus Milenial Jokowi, Ada Debat Kartu Prakerja, Ini Tanggapan Istana
Peristiwa itu terjadi pada pembagian paket bansos untuk warga RW 03, Mustika Jaya, Bekasi.
Dari pengakuan Ketua RW 03 Mustika Jaya, Aris, warganya diketahui tidak ada yang mengajukan program bantuan sosial.
Daerah Mustika Jaya sendiri merupakan kawasan elite di Kota Bekasi dan pemukiman kelas menengah keatas.
Namun, Aris kaget ketika mengetahui Ketua RT wilayahnya melapor karena mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi yang mengatasnamakan anaknya yang masih balita.
Padahal, menurut Ketua RT di wilayahnya, ia tak pernah mendaftar untuk mendapat bantuan sosial Pemkot Bekasi.
"Itu data dari mana? Orang warga saya tanyain enggak ada yang ngajuin bantuan dan konfirmasi ke Kelurahan."
"Ini tiba-tiba saya lihat ada bantuan untuk Ketua RT, tapi pakai nama anaknya yang masih balita,” ujar Aris saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).
Baca: Fakta Terbaru Virus Corona di Wuhan: Pasien Alami Perubahan Warna Kulit Ekstrem seperti Terbakar
Ternyata, menurut keterangan dari Aris, kejadian serupa juga ditemukan di beberapa RW lain di kawasan Mustika Jaya.
Banyak warga dengan kemampuan ekonomi yang baik justru mendapatkan paket bansos tersebut.
Bahkan, menurut Aris, warga dengan kepemilikan dua mobil pun ada yang mendapatkan bansos dari Pemkot Bekasi.
“Ada malahan yang punya mobil dua, tidak ngajuin nama, tiba-tiba juga muncul sebagai penerima bantuan non-DTKS,” kata dia.
Menurut dia, data Pemkot Bekasi untuk pemerima bantuan tersebut tidaklah akurat.
Bahkan, tidak ada yang survei ke warganya untuk mengecek kelayakan dari penerima bantuan sosial tersebut.
“Banyak yang dapat bantuan tidak tepat sasaran."
"Saya bingung dapat data dari mana, katanya hasil validasi verifikasi non-DTKS harusnya sudah valid, tapi kenyataannya belum,” ucap Aris.
Dirinya mengatakan, mereka yang merasa mampu dan tidak seharusnya mendapat bantuan sosial tersebut langsung mengembalikan bantuan yang telah diterimanya.
Baca: Pembebasan 30 Ribu Narapidana oleh Kemenkumham Berlalu, Kini Polri Umumkan Angka Kriminalitas Naik
Dengan begitu, bantuan sosial tersebut dapat diberikan untuk yang lebih mampu.
