lihat foto
Menurutnya, dengan total anggaran Rp 840 miliar survei yang dilakukan tidak akan berjalan secara efisien.
Sebab, dengan anggaran sebesar itu survei dilakukan secara online.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira yang mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020.
" Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira, seperti keterangannya, Minggu (19/4/2020).
Lebih lanjut, Anggawira juga berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja.
Ia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.
"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.
Program pelatihan tak relevan
Ada beberapa pilihan pelatihan yang bisa diambil sesuai dengan minat peserta Kartu Prakerja 2020.
Tujuan pelatihan Kartu Prakerja, yakni memberikan keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri maupun berwirausaha.
Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain-lain.
Pemerintah pun telah menggandeng delapan mitra yang mayoritas startup sebagai platform penyedia jasa pelatihan, yaitu Ruangguru, Maubelajarapa, Sekolah.mu, Tokopedia, dan Bukalapak.
Selain itu ada juga Pintaria, Kemenaker, dan Pijar Mahir.
Meski begitu, berbagai pelatihan yang diberikan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang saat ini sedang terdisrupsi.
Selain itu, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
"Jenis pelatihan yang diberikan umumnya soft skill seperti bagaimana memulai bisnis warung kopi, make up, bagaimana cara agar lulus CPNS, ini dengan sektor yang terdampak tidak relevan," ujar Tauhid.
Selain tak relevan, Tauhid menilai tidak ada jaminan peserta yang turut serta dalam pelatihan melalui Program Kartu Prakerja mendapatkan rekognisi dari pasar.
"Katakanlah mereka akan dapat sertifikat dari provider, tapi apakah pasar akan merekognisi kalau sertifikat online?"
Baca: Berikut Ini Deretan Kebijakan Jokowi Terkait Penetapan Status Darurat Kesehatan Masyarakat
Baca: Menkeu: Korban PHK Akibat Corona Akan Terima Santunan Rp 1 Juta Per Bulan dan Pelatihan
Kontroversi keberadaan Ruangguru sebagai mitra
Keberadaan Ruangguru di program Kartu Prakerja yang menjadi mitra pelatihan pada program Kartu Prakerja pun dipersoalkan.
