lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah/kuliah.
Pendaftaran Kartu Prakerja sendiri sudah dibuka sejak 11 April 2020 lalu dan kini sudah memasuki tahap pendaftaran gelombang kedua yang akan dibuka hari ini, Senin (20/4/2020).
Realisasi program Kartu Prakerja ini dipercepat sebagai salah satu upaya mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona.
Meski begitu, program ini juga tak luput dari berbagai kontroversi.
Dilansir oleh Kompas.com, program ini bahkan sudah menuai kontroversi sejak diperkenalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masa kampanye pada Pilpres 2019 lalu.
Oleh lawan politiknya, program ini bahkan disebut-sebut sebagai money politics terselubung dan dilaporkan ke Bawaslu.
Salah satu yang diperdebatkan adalah tentang banyaknya anggaran untuk Kartu Prakerja ini.
Awalnya, anggaran untuk program Kartu Prakerja ini ditetapkan sebesar Rp 10 triliun, namun kemudian naik dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun.
Hal tersebut lantaran program Kartu Prakerja ini telah beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah wabah covid-19 di Indonesia.
Baca: Kasus Kematian Akibat Virus Corona di Indonesia Tergolong Tinggi, Ternyata Ini Alasannya
Baca: Kartu Prakerja Gelombang II Sudah Dibuka, Peserta yang Sebelumnya Gagal Tidak Perlu Daftar Ulang
Dinilai tak efisien
Dari total anggaran yang Rp 20 triliun itu, sebanyak Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja.
Sisanya, digunakan untuk operasional program.
Banyak pihak menilai, bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Kartu Prakerja ini tidak efisien dan dianggap hanya menjadi pemborosan anggaran.
Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan.
Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online.
Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penggunaan anggaran Rp 5,6 triliun tersebut tidak efisien.
Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara online.
"Masalahnya banyak lembaga individu yang memberi kuliah, pelatihan, gratis. Tinggal cari di Youtube pelatihan gratis. Dosen juga ngasih kuliah gratis," ujar Tauhid seperti dikutip dari Kompas.com.
Besaran anggaran tersebut pun setara dengan alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada APBN 2019 yang sebesar Rp 5,27 triliun, meski tahun ini besaran anggaran tersebut telah menyusut jadi Rp 3,19 triliun.
Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Batch 1 Berakhir Hari Ini, Peserta yang Gagal Akan Masuk Waiting List
Baca: Tak Hanya untuk Pengangguran, Kartu Prakerja juga Terbuka untuk Karyawan, Berikut Tahapan Seleksinya
Selain itu, Tauhid menilai besaran insentif Rp 150.000 yang diberikan pemerintah untuk tiga kali survei paska pelaksanaan kartu prakerja kepada setiap peserta berlebihan.
