lihat foto
TRIBUNEWSWIKI.COM – Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo tengah disorot oleh masyarakat.
Pembantu presiden yang beranggotakan 7 orang ini terdiri dari anak-anak muda yang diharapkan dapat memberikan inovasi bagi Negara.
Namun dampak dari surat untuk camat se-Indonesia dari staf khusus milenial Andi Taufan berbuntut panjang.
Pasalnya Ombudsman RI meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan staf khusus milenialnya itu.
Hal itu dikatakan oleh anggota Ombudsman RI, Alvin Lie yang menganggap stafsus presiden tersebut kerap melakukan blunder.
Baca: Anggaran Terpotong Covid-19, ASN Eselon I-II Tak Dapat THR, Eselon III ke Bawah Cair Tapi Berkurang
Baca: Marcello Tahitoe (Ello)
Ini termasuk pula kejadian Andi Taufan yang mengirim surat ke camat seluruh Indonesia menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet.
Dikutip dari Kompas.com Alvin meminta presiden untuk mengevaluasi tugas dan wewenang para stafsusnya itu.
"Hal ini wajib menjadi perhatian presiden untuk mengevaluasi lagi tugas, fungsi, kewenangan,
kompetensi dari staf khusus yang selama ini dibangga-banggakan presiden sebagai milenial,
tapi ternyata beberapa kali mereka sudah melakukan blunder yang cukup serius," kata Alvin kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020).
Baca: Melihat Kepatuhan Warga Inggris saat Pandemi Covid-19: Tak Lakukan Perjalanan dan Tetap di Rumah
Baca: Penelitian di Prancis Ungkap Virus Corona Mampu Bertahan Lama dari Paparan Suhu Tinggi
Alvin mengatakan, Jokowi juga harus meninjau kembali urgensi keberadaan staf khusus presiden.
"Kalau benar memerlukan seharusnya diatur lebih ketat lagi agar mereka paham tugas kewajiban kewenangan dan batasan-batasan mereka," kata Alvin.
Alvin juga mempertanyakan mengenai stafsus yang memiliki tim komunikasinya sendiri.
Menurut dia, stafsus yang bertugas memberi masukan kepada presiden tidak perlu memiliki tim komunikasi.
Terlebih soal anggaran yang disiapkan untuk staf khusus presiden ditengah wabah virus corona.
Baca: 3 Hal Ini Harus ARMY Siapkan untuk Nonton Konser BTS Secara Online di Youtube Minggu Ini
Baca: Tak Seperti Tahun Kemarin Jumlah THR untuk Eselon III Berkurang, Presiden hingga DPR Tak Dapat Jatah
"Apakah ini sudah tepat ketika kita harus efisien anggaran, semua kementerian dan lembaga dipangkas,
tapi ada kesan menghambur-hamburkan anggaran untuk staf khusus ini," kata Alvin.
Diberitakan sebelumnya surat yang ditujukan kepada camat seluruh Indonesia dari salah satu staf khusus Presiden membuah heboh.
Surat tersebut berasal dari staf khusus milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, pendiri sekaligus CEO PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).
Dalam surat yang berkop resmi Sekretariat Kabinet RI itu, berisi permohonan agar para camat mendukung edukasi kebutuhan alat perlindungan diri (APD) guna melawan pandemi virus corona.
Baca: Tes Kepribadian - Pilih Satu Desain Area Kerja atau Belajar yang Kamu Sukai untuk Ungkap Karaktermu
Baca: Update Pasien Virus Corona hingga 14 April 2020 di Seluruh Dunia, Total 458.200 Orang Sembuh
Namun itu dilakukan oleh perusahaan pribadi milik Andi Taufan yaitu PT Amartha.
Tak hanya itu, dalam surat itu pula Andi memperkenalkan dirinya kepada semua camat selaku Staf Khusus Presiden.
Dikutip dari Kompas.com, terdapat dua poin yang menjadi fokus Andi Taufan untuk diperhatikan para camat.
Pertama, Amartha akan melakukan edukasi seputar Covid-19.
Dimana petugas lapangan perusahaan tersebut akan menjelaskan kepada masyarakat desa soal tahapan penyakit covid-19 atau virus corona serta cara-cara menanggulanginya.
Baca: PT Amarta Karya (Persero)
Baca: Andi Taufan Garuda Putra
Sedangkan kedua, Amartha akan mendata kebutuhan APD di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya di desa agar pelaksanaannya berjaan lancar.
Namun, banyak warganet yang mengecam surat tersebut, mereka menilai tindakan tersebut melibatkan perusahaan pribadi Andi Taufan sendiri.
Baca: Mengenal Andi Taufan Garuda Putra, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi
Baca: Putri Tanjung
Terlebih hingga mengirimkan surat ke camat untuk membantu aktivitas perusahaannya adalah hal yang tidak pantas.
Terkait surat tersebut, Andi Taufan meminta mengucapkan permohonan maafnya.
Dia juga menarik kembali surat yang ditujukan kepara para camat di seluruh Indonesia tersebut.
"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Dia menjelaskan bahwa aktivitas perusahaan pribadinya dalam memerangi virus corona di tingkat desa adalah hasil kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Taertinggal dan Transmigrasi.
"Perlu saya sampaikan bahwa surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada Program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," lanjut dia.
Baca: Suratnya ke Para Camat Dinilai Demi Keuntungan Perusahaannya Sendiri, Stafsus Presiden Minta Maaf
Baca: Sukses dengan Rapid Test, Korea Selatan Bakal Rilis Obat Antibodi untuk Covid-19 pada Tahun 2021
Pria yang dikenal sebagai pengusaha ini menjelaskan, ketika mengirim surat tersebut dirinya hanya ingin bergerak cepat membantu mencegah dan menanggulangi virus corona di desa-desa.
Menurut Andi Taufan, hal ini dapat dilakukan melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinannya.
(TribunnewsWiki.com/SO/Kompas,com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ombudsman Minta Jokowi Mengevaluasi Keberadaan Stafsus Milenial"
