lihat foto
Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.
"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary," ucap Sri Mulyani
"Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," lanjutnya.
Baca: Dampak Corona, Sri Mulyani Ungkap Presiden Sedang Pertimbangkan Potong Gaji Ke-13 dan THR PNS
INDEF sebelumnya sempat usulkan pemerintah lenih berani mengambil kebijakan pangkas gaji dan tunjangan pejabat
Dikutip dari Tribunnews.com, karena wabah corona, sejumlah negara telah mengalokasikan anggaran fantastis untuk situasi perekonomian nasional yang terdampak.
Dikatakan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, Indonesia bisa saja meniru langkah negara-negara tersebut.
Diantaranya dengan memberikan insentif dalam bentuk universal basic income untuk mendukung para pelaku usaha yang terdampak corona.
Sehingga para pelaku usaha tersebut tidak lantas jatuh karena dampak pandemi Covid-19.
"Memang harus dilakukan (proteksi), bentuknya universal basic income, agar pekerja tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, bentuknya bisa cash transfer," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Senin (23/3/2020).
Baca: UPDATE Kasus Virus Corona Terbaru di Indonesia Senin 6 April 2020: 2.491 Terkonfirmasi
Pemerintahan Jokowi belum berani menerapkannya
Bhima menilai pemerintahan Jokowi belum berani menerapkan kebijakan menyelamatkan perekonomian dari ancaman wabah virus corona.
Sehingga dirinya mengusulkan agar pemerintah lebih berani mengambil kebijakan yang dinilainya cukup radikal tersebut.
"Terkait anggaran saya usulkan yang sedikit radikal," kata Bhima.
"Satu hal yang kurang di Indonesia adalah langkah pejabat, menteri, direksi komisaris BUMN potong uang gaji tunjangan di saat negara dalam krisis anggaran," jelasnya.
Meskipun dikatakan ekstrem, Bhima menilai bila kebijakan tersebut dilaksanakan masyarakat dan para investor justru akan lebih mempercayai pemerintah.
Tak tanggung, Bhima menyebut pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat pemerintah hingga 60 persen sebagai kalkulasi.
"Kalau saja 30-40 persen gaji dan tunjangan dipotong, belanja pegawai dikurangi untuk eselon atas, dan 50-60 persen gaji direksi dan komisaris BUMN (dikurangi)," kata Bhima.
"Pasti akan ada trust dari masyarakat dan investor bahwa pemerintah memang serius menangani virus corona bersama-sama," lanjutnya.
Baca: Tak Ada Kasus Baru di Vietnam, 90 Pasien Sembuh dan Kini Tinggal 150 Pasien Covid-19 yang Dirawat
Negara kaya di dunia sudah gelontorkan dana triliunan untuk tangani dampak ekonomi karena wabah corona
