lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Kauangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang sedang dipikirkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk PNS tahun ini.
Hal itu merupakan salah satu dampak yang dirasakan di tengah pandemi Virus Corona di Indonesia saat ini.
Dikutip dari Kompas.com, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020), Sri Mulyani mengatakan, pertimbangan pembayaran gaji ke-13 tersebut terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan.
Sebab, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona.
Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.
"Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin.
Namun, Bendahara Negara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN, apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya.
Baca: Sri Mulyani Beberkan Alasan Indonesia Tak Lakukan Lockdown: Masalahnya SDM, Bukan Anggaran
Sri Mulyani menjelaskan, akibat pandemik virus corona, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 10 persen.
Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.
"Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh, namun kontraksi," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun.
Baca: Menteri Keuangan Sri Mulyani Nekat Sita Uang Rp 1,2 Triliun dari Anak Mantan Presiden
Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.
"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," jelas dia.
Sri Mulyani beberkan alasan Indonesia tak lakukan lockdown
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan mengapa Indonesia belum memutuskan untuk melakukan lockdown.
Hal itu ia sampaikan dalam video converence, di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Diberitakan TribunnewsWiki.com dari Kompas.com, Sri Mulyani mengaku, pihaknya siap mendukung berbagai kemungkinan dari segi anggaran, termasuk lockdown.
Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai.
SDM yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan distribusi bahan logistik seandaianya dilakukan lockdown.
Baca: Fakta-fakta Pasien Pertama Pembawa Virus Corona di Wuhan, Terjangkit Sejak November 2019
Baca: Warga Wonogiri Positif Corona Meninggal, Ternyata Satu Mobil dengan Pasien Meninggal di RS Moewardi
"Kita posisinya terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang tapi SDM untuk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," kata Sri Mulyani dikutip Kompas.com.
