lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Sejumlah wilayah di Jabodetabek masih tergenang banjir akibat guyuran hujan deras yang melanda sejak malam pergantian tahun baru 2020.
Dilansir oleh Kompas.com, pasca banjir yang melanda wilayah ibukota dan sekitarnya, terdapat 646 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta cuti.
Data tersebut merupakan data terakhir yang diupdate pada Jumat (3/1/2019) pukul 16.28 WIB.
"Yang cuti alasan penting banjir sebanyak 646 pegawai dari jumlah pegawai 63.658," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir kepada Kompas.com, Jumat (3/1/2020).
Dalam situasi seperti ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang bisa mendapatkan cuti jika rumahnya terdampak banjir.
Baca: Banyak Terjadi Banjir, Waspadai Penyakit Leptospirosis atau Kencing Tikus yang Mudah Menyebar
Baca: Dokumen Kependudukan Warga DKI yang Rusak dan Hilang Akibat Banjir Bisa Diganti Gratis, Ini Caranya
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Andi Rahdian mengatakan ASN di Jabodetabek yang terdampak banjir diperbolehkan cuti dengan alasan penting.
Andi juga mengatakan bahwa lamanya cuti karena alasan penting tersebut dapat diberikan dengan batasan waktu maksimal satu bulan.
"Kalau cuti karena alasan penting maksimal 1 bulan. Namun, tetap dengan izin, penilaian, dan kebijakan pimpinan di instansi masing-masing," kata Andi.
Meski begitu, PNS yang hendak mengajukan cuti tetap harus menjalankan mekanisme yang ada.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, PNS yang akan mengajukan cuti dapat mengisi formulir yang tersedia di masing-masing instansi.
"Kalau mau mengajukan cuti, ada blangko yang harus diisi. Diajukan melalui atasannya. Ada yang sudah online, ada yang masih manual, tergantung instansinya," ujar Paryono kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020) sore.
Paryono juga mengatakan jika cuti dengan alasan penting ini karena bencana, maka PNS tersebut juga harus melampirkan bukti.
"Kalau cuti alasan penting karena bencana, ya buktinya minimal dari Ketua RT, yang menerangkan bahwa daerah tersebut memang ada atau terkena musibah, misal banjir," kata Paryono.
Banjir di Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (1/1/2020) kemarin, imbuhnya juga berdampak pada PNS.
Baca: Anies Baswedan Sebut Anak-anak Senang Main Banjir, Menkes Agus Putranto Ingatkan Bahaya Ini
Baca: Petugas Kebersihan Temukan 51 Kilogram Ganja Kering Siap Edar di Depok Pascabanjir, 2 Pelaku Dibekuk
Sebanyak kurang lebih 263 pegawai BKN tidak masuk karena menjadi korban banjir pada Kamis (2/1/2020).
"Karena ada aplikasi cuti yang harus diisi, sehingga mereka yang terkena musibah belum sempat mengisi aplikasi tersebut," lanjutnya.
Meskipun diberikan toleransi untuk cuti maksimal hingga 1 bulan karena alasan penting, PNS harus siap sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh instansinya.
"Kalau ada kepentingan dinas yang mendesak tetap dapat dipanggil kembali," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Andi Rahadian
Pengajuan cuti ini berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berikut jenis alasan yang diperbolehkan untuk cuti bagi PNS:
