lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Xiao Qian selaku Duta Besar China untuk Indonesia mengadakan kunjungan ke Kantor Staf Kepresidenan.
Kunjungan Xiao Qian ditujukan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Bina Graha Kompleks Istana, Selasa, (17/12/2019).
Dilansir oleh Tribunnews.com, maksud kunjungan Xiao Qian adalah perihal masalah masyarakat Uighur yang menjadi pembicaraan di Indonesia.
Disampaikan kepada Moeldoko, Xiao Qian mempersilakan bagi warga Indonesia untuk melihat kondisi masyarakat Uighur secara langsung.
"Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur," kata Xiao Qian, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Senin (16/12/2019).
Baca: Wapres Maruf Amin Tanggapi Isu Uighur: Pemerintah Mendukung Usaha Perlindungan Hak Asasi Manusia
Dubes China untuk Indonesia: Pemberitaan 'Represif' terhadap Uighur Tidak Benar
Selain itu, Xiao Qian juga menegaskan bahwa pemberitaan 'tindakan represif' yang dilakukan terhadap Uighur (muslim Uighur) tidak benar.
Xiao Qian menyatakan bahwa situasi di wilayah Xinjiang -tempat di mana mayoritas masyarakat Uighur berada- dalam kondisi yang aman.
Ditekankan oleh Xiao Qian bahwa permasalahan di Xinjiang "sama" seperti di bagian negara lain yaitu "untuk memerangi tindakan radikalisme dan terorisme"
Tanggapan Moeldoko
Memberi tanggapan persoalan Uighur, Moeldoko menjelaskan bahwa permasalahan di Xinjiang adalah urusan internal China.
Lebih jauh lagi, Moeldoko juga menyebut bahwa kondisi serupa pernah terjadi di Indonesia, yaitu perihal berita hoaks.
Komentar Wakil Presiden, Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah konsisten terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) atas kasus masyarakat etnis Uighur di Xianjiang, China.
Ma'ruf Amin menambahkan bahwa pemerintah Indonesia mengajak semua negara termasuk China untuk melindungi hak asasi manusia khususnya masyarakat etnis Uighur.
Berkomentar terhadap dugaan kejahatan terhadap masyarakat etnis Uighur, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa China musti melakukan penjelasan lebih terbuka.
Pernyataan konsistensi perlindungan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat etnis Uighur disampaikan Ma'ruf Amin saat menanggapi pemberitaan Wall Street Journal yang menyebut ada fasilitas dan lobi-lobi dari Pemerintah China terhadap Ormas Islam di Indonesia agar diam soal masyarakat Uighur.
"Pemerintah memang konsisten kalau soal perlindungan hak asasi manusia. Kami akan mendukung upaya perlindungan dan juga mengajak semua negara, termasuk China, untuk melindungi hak azasi manusia. Jadi saya kira arahnya ke sana," ujar Ma'ruf, dilansir Kompas.com, (17/12/2019).
Baca: Muhammadiyah dan Maruf Amin Bantah Ada Suap dari Pemerintah China ke Ormas Islam terkait Uighur
Minta China dan Myanmar Terbuka
Ma'ruf Amin juga meminta kepada China dan Myanmar untuk lebih terbuka atas isu dugaan kekerasan terhadap minoritas di masing-masing negaranya.
"Kami berharap semua pihak supaya terbukalah. Lebih terbuka, termasuk China, termasuk Myanmar. Kami minta lebih terbuka, China lebih terbuka," lanjut dia.
Ma'ruf Amin meminta China menjamin perlindungan hak asasi manusia muslim Uighur yang berada di kamp tersebut.
"China telah memberikan alasannya bahwa kamp itu bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan. Itu kata dia. Kami minta lebih terbukalah, tetapi prinsip perlindungan HAM itu kita akan tetap mendukung. Saya kira itu," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.
Bantahan Ma'ruf Amin atas Berita Wall Street Journal
Lebih jauh lagi, Ma'ruf Amin juga membantah ada organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang disuap pemerintah China agar tidak lagi menyuarakan penderitaan kelompok Muslim Uighur.
"Kalau Ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing Ormas Islam bahwa itu tidak benar," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Muhammadiyah Minta PBB Keluarkan Resolusi
Dalam pernyataan pers PP Muhammadiyah nomor 507/PER/I.O/I/2019 tentang Permasalahan HAM di Xinjiang, China, PP Muhammadiyah juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM untuk masyarakat Uighur.
Pernyataan pers PP Muhammadiyah yang dibagikan melalui akun media sosial Twitter, (16/12/2019) ini juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi pelanggaran HAM untuk masyarakat Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegas Haedar.
PP Muhammadiyah Bantah Pemberitaan Wall Street Journal
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir juga buka suara terkait pemberitaan yang menuduh adanya fasilitas dan lobi-lobi dari pemerintah China terhadap organisasi Islam di Indonesia tentang masyarakat Uighur.
PP Muhammadiyah menolak tuduhan bahwa terdapat fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah China terhadap Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menutup mata pada kasus kemanusiaan warga muslim Uighur di Xinjiang.
Dilansir Tribunnews.com, (17/12/2019), Haedar Nasir meminta Wall Street Journal meminta maaf dan meralat terkait laporannya yang dimuat Rabu, 11 Desember 2019.
Hal itu disampaikan Haedar saat konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI," ujar Haedar.
Baca: Unggahan Mesut Özil tentang Uighur Dikecam, Mengapa Negara Muslim Diam terhadap Pemerintah China?
China Kecam Amerika
Sebelumnya, pemerintah China mengancam, AS bakal "membayar akibatnya" setelah UU soal muslim Uighur disahkan, Selasa (3/12/2019).
Kabar itu terjadi di tengah upaya dua negara untuk menyelesaikan "fase pertama" dari perang dagang yang mereka jalani.
China sudah marah ketika Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendukung demonstran Hong Kong.
Mereka merespons dengan menjatuhkan sanksi terhadap lima organisasi nirlaba (NGO), dan menangguhkan kunjungan kapal perang AS.
Kementerian luar negeri langsung memberikan tanggapan begitu DPR AS mengesahkan UU HAM Uighur, Selasa malam waktu setempat.
Beijing mendesak supaya Washington tidak meloloskannya.
"Bagi setiap aksi yang ngawur, AS akan membayar akibatnya."
UU itu mengecam perlakuan Negeri "Panda" terhadap jutaan muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Region Xinjiang.
Aturan itu lolos dengan perolehan 407 banding 1, dan menjadi versi terkuat dari yang dibuat Senat pada September lalu.
UU tersebut berisi kecaman terhadap penahanan massal yang dilakukan, dan mendesak supaya Beijing menutup fasilitas itu.
Legislasi itu meminta Trump menjatuhkan sanksi terhadap sosok yang menjadi arsitek penahanan, terutama Chen Quanguo, Sekretaris Partai Komunis Xinjiang.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyatakan, martabat sekaligus HAM dari etnis minoritas Xinjiang terancam oleh aksi barbar China.
"Kongres mengambil langkah penting dalam menghentikan pelecehan HAM mengerikan yang dilakukan terhadap Uighur," tegasnya.
Pelosi menyoroti bagaimana Beijing melakukan pendekatan seperti penyiksaan, pengawasan, dan penahanan terhadap minoritas Muslim.
Baca: Amerika Serikat Sahkan UU Penanganan Uighur, China: Kalian Akan Terima Akibatnya
"Menyapu Identitas Uighur"
UU yang dirilis DPR AS meminta Kementerian Luar Negeri AS menyediakan laporan mengenai penindakan di Xinjiang maksimal dalam satu tahun.
Nantinya, Kementerian Perdagangan bakal membekukan ekspor yang dipakai China untuk melakukan pengawasan.
Senator AS, Marco Rubio berkata, pemerintah China berusaha untuk menghapus identitas kultural dan etnis Uighur secara sistematis.
Sementara Proyek HAM Uighur (UHRP) menyatakan, UU itu memberikan jalan bagi negara lain untuk bertindak, dan memberi mereka harapan.
--
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)
