lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah konsisten terhadap perlindungan hak asasi manusia (ham) atas kasus masyarakat etnis Uighur di Xianjiang, China.
Ma'ruf Amin menambahkan bahwa pemerintah Indonesia mengajak semua negara termasuk China untuk melindungi hak asasi manusia khususnya masyarakat etnis Uighur.
Berkomentar terhadap dugaan kejahatan terhadap masyarakat etnis Uighur, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa China musti melakukan penjelasan lebih terbuka.
Pernyataan konsistensi perlindungan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat etnis Uighur disampaikan Ma'ruf Amin saat menanggapi pemberitaan Wall Street Journal yang menyebut ada fasilitas dan lobi-lobi dari Pemerintah China terhadap Ormas Islam d Indonesia agar diam soal masyarakat Uighur.
"Pemerintah memang konsisten kalau soal perlindungan hak azasi manusia. Kami akan mendukung upaya perlindungan dan juga mengajak semua negara, termasuk China, untuk melindungi hak azasi manusia. Jadi saya kira arahnya ke sana," ujar Ma'ruf, dilansir Kompas.com, (17/12/2019).
Minta China dan Myanmar Terbuka
Ma'ruf Amin juga meminta kepada China dan Myanmar untuk lebih terbuka atas isu dugaan kekerasan terhadap minoritas di masing-masing negaranya
"Kami berharap semua pihak supaya terbukalah. Lebih terbuka, termasuk China, termasuk Myanmar. Kami minta lebih terbuka, China lebih terbuka," lanjut dia.
Ma'ruf Amin meminta China menjamin perlindungan hak azasi manusia Muslim Uighur yang berada di kamp tersebut.
"China telah memberikan alasannya bahwa kamp itu bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan. Itu kata dia. Kami minta lebih terbukalah, tetapi prinsip perlindungan HAM itu kita akan tetap mendukung. Saya kira itu," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.
Bantahan Ma'ruf Amin atas Berita Wall Street Journal
Lebih jauh lagi, Ma'ruf Amin juga membantah ada organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang disuap pemerintah China agar tidak lagi menyuarakan penderitaan kelompok Muslim Uighur.
"Kalau Ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing Ormas Islam bahwa itu tidak benar," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
PP Muhammadiyah Bantah Pemberitaan Wall Street Journal
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir buka suara terkait pemberitaan yang menuduh adanya fasilitas dan lobi-lobi dari pemerintah China terhadap organisasi Islam di Indonesia tentang Masyarakat Uighur.
PP Muhammadiyah menolak tuduhan bahwa terdapat fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah China terhadap Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menutup mata pada kasus kemanusiaan warga muslim Uighur di Xinjiang.
Dilansir Tribunnews.com, (17/12/2019), Haedar Nasir meminta Wall Street Journal meminta maaf dan meralat terkait laporannya yang dimuat Rabu, 11 Desember 2019.
Hal itu disampaikan Haedar saat konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI." ujar Haedar.
Muhammadiyah Minta PBB Keluarkan Resolusi
