Muhammadiyah dan Ma'ruf Amin Bantah Ada Suap dari Pemerintah China ke Ormas Islam terkait Uighur

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Uighur, di Xianjian, China


Muhammadiyah dan Ma'ruf Amin Bantah Ada Suap dari Pemerintah China ke Ormas Islam terkait Uighur
Kolase foto (Tribunnews.com dan Kompas.com)
Muhammadiyah dan Wapres Ma'ruf Amin buka suara terkait tuduhan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah China terhadap organisasi Islam di Indonesia 


Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Uighur, di Xianjian, China

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin buka suara terkait pemberitaan yang menuduh adanya fasilitas dan lobi-lobi dari pemerintah China terhadap organisasi Islam di Indonesia tentang Masyarakat Uighur.

Baik Muhammadiyah hingga Ma'ruf Amin sama-sama menolak tuduhan bahwa terdapat fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah China terhadap Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menutup mata pada kasus kemanusiaan warga muslim Uighur di Xinjiang.

Dikutip dari Tribunnews.com, (17/12/2019), Ketua Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir meminta Wall Street Journal meminta maaf dan meralat terkait laporannya yang dimuat Rabu, 11  Desember 2019).

Hal itu disampaikan Haedar saat konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI." ujar Haedar.

PP Muhammadiyah.

Dalam pernyataan pers PP Muhammadiyah nomor 507/PER/I.O/I/2019 tentang Permasalahan HAM di Xinjiang, China, PP Muhammadiyah juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM untuk masyarakat Uighur.

Pernyataan pers PP Muhammadiyah yang dibagikan melalui akun media sosial Twitter, (16/12/2019) ini juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi pelanggaran HAM untuk masyarakat Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegas Haedar.





Halaman
123
Penulis: Dinar Fitra Maghiszha
Editor: Putradi Pamungkas






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved