lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sejumlah drama mewarnai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Baru saja dibuka pada Selasa (3/12/2019) malam, sejumlah kader yang telah mendaftar sebagai calon ketua umum menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan.
Padahal, agenda pemilihan ketua umum baru akan dilaksanakan pada hari ketiga Munas atau Kamis (5/12/2019).
Kini, jelang pemilihan ketua umum yang baru, hanya ada beberapa nama yang masih bertahan memperebutkan jabatan orang nomor satu di partai beringin itu.
1. Bambang Soesatyo mundur
Mundurnya sejumlah calon ketua umum Golkar diawali Wakil Koordinator bidang Pratama, Bambang Soesatyo.
Bambang mengumumkan penarikan dirinya dari bursa calon sesaat sebelum pembukaan Munas atau Selasa (3/12/2019) sore.
Kabar mundurnya Bambang diungkap pertama kali oleh politisi Partai Golkar yang juga ketua tim pemenangan Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit.
Menurut Supit, langkah ini diambil untuk mencegah perpecahan partai berlambang beringin itu.
"Demi menjaga persatuan di partai, mencegah perpecahan, maka dengan kesadaran penuh, dengan sangat terpaksa demi partai, saya katakan kemudian Mas Bambang Soesatyo mengundurkan diri dari pencalonan," ucap Supit.
Baca: Kerap Soroti Menteri Jokowi, Rocky Gerung Belum Kritik Nadiem Makarim, Ternyata Ini Alasannya
Baca: Daftar Gaji Menteri, Staf Khusus, dan Bos BUMN 2020, Ahok Bakal Terima Uang Milyaran Per Bulan?
Baca: Ini Sosok Menteri Termiskin Era Soekarno dan Soeharto tapi Paling Berprestasi, Jasanya Menakjubkan
2. Alasan Bambang Soesatyo mundur
Bambang Soesatyo mengungkap empat hal yang menjadi pertimbangannya mundur sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Pertimbangan pertama, yakni suasana internal partai yang semakin memanas dengan isu perpecahan jelang Munas.
Dengan kondisi internal yang semakin memanas, Bambang kemudian mengaku memikirkan situasi di dalam negeri.
"Situasi nasional, yang memerlukan situasi politik yang kondusif, guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari berbagai serangan dan ancaman ekonomi global," ungkap Bambang saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
Ia juga mempertimbangkan nasihat para senior partai, misalnya Ketua Umum PP Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Bobby Suhardiman.
Pertimbangan terakhir Ketua MPR itu, yakni semangat rekonsiliasi yang telah disepakati dengan calon petahana yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama antara kedua tim, saya dan Airlangga sepakat untuk membangun rekonsiliasi antara tim Bamsoet dan tim Airlangga," kata dia.
Sebelum menggelar konferensi pers, Bambang sudah bertemu dengan Airlangga, beserta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan serta Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.
Pertemuan diselenggarakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, Selasa pagi.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan rekonsiliasi dari bursa caketum.
3. Peran utusan Jokowi
Ahmadi Noor Supit, politisi Golkar menceritakan perjalanan mundurnya Bambang sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Pengunduran diri pria yang akrab disapa Bamsoet itu dilakukan jelang Musyarawah Nasional atau Munas Partai Golkar yang berlangsung Selasa (3/12/2019) malam ini.
Supit mengatakan bahwa pada Selasa pagi, Bamsoet bertemu dengan calon petahana yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Bamsoet merupakan pesaing kuat Airlangga.
Dalam pertemuan di daerah Blok M, Jakarta Selatan itu, Supit mengaku, turut mendampingi beserta politisi Golkar lainnya, antara lain Agus Gumiwang dan Nusron Wahid.
Hadir pula utusan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu.
"Pagi tadi, saya dampingi Pak BS (Bamsoet) untuk bertemu Pak Airlangga yang didampingi oleh Agus Gumiwang, saya sama Nusron tadi dan ada utusan Presiden di sana," kata Supit di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.
Kendati demikian, Supit tidak mau mengungkapkan identitas utusan Jokowi tersebut.
Meski telah ditanya setidaknya empat kali, Supit hanya tertawa ketika diminta untuk mengungkap identitas utusan khusus itu.
"Jangan lah, kita kan enggak enak," ungkap Supit sambil terkekeh.
Menurut Supit, dalam pertemuan tersebut terungkap kejelasan perihal mundurnya Bamsoet dari bursa pencalonan.
Setelah pertemuan itu, Bamsoet dan Airlangga bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.
Pertemuan kedua itu hanya terjadi di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat.
Supit mengatakan bahwa pertemuan kedua itu hanya menjadi momen penyampaian pernyataan mengenai mundurnya Bamsoet dan rekonsiliasi kedua pihak.
Namun, Supit tidak menjelaskan secara detil mengapa pertemuan kedua dilakukan di kantor Luhut.
"(Kantor Luhut) itu kan tempat senior-senior Partai Golkar saja, di situ ada Pak Aburizal Bakrie," ujar dia.
Meski enggan membeberkan identitas utusan Presiden yang terlibat, Supit mengakui bahwa utusan tersebut memiliki peran besar dalam rekonsiliasi antara Bamsoet dengan Airlangga.
Bahkan, peran utusan khusus itu lebih besar dibanding politisi senior Golkar semisal Luhut.
"Oh iya (peran utusan khusus Presiden lebih besar)," ucap Supit.
Baca: Kader Partai Gerindra Ini Menangis, Terpilih tapi Dipecat H-1 Jelang Pelantikan DPRD Sulsel
Baca: Golkar akan Lakukan Studi Banding dengan Partai Komunis China, Ini Tujuannya
Baca: Akhirnya Menteri Agama Fachrul Razi Dukung FPI setelah Tulis Surat Setia: Kami Terbuka kepada Semua
Bamsoet sendiri telah mengakui perihal rekonsiliasi dengan Airlangga.
Bahkan, kesepakatan rekonsiliasi itu menjadi salah satu pertimbangan Bamsoet untuk mengundurkan diri.
"Semangat rekonsilasi yang telah kita sepakati bersama antara kedua tim, saya dan Airlangga sepakat untuk membangun rekonsiliasi antara tim Bamsoet dan tim Airlangga," kata Bamsoet di lokasi yang sama.
Tidak hanya Bamsoet, di acara yang sama, dua caketum lainnya juga mengumumkan mundur dari bursa pencalonan.
Keduanya, yaitu Ketua DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo dan politisi senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.
Alasan para caketum mundur adalah demi persatuan partai.
Sebab, isu perpecahan internal Partai Golkar semakin berembus kencang jelang munas.
4. Apresiasi dari Airlangga Hartarto
Keputusan Bambang itu mendapat respons positif dari Airlangga yang juga pesaingnya.
Secara khusus, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Bambang melalui sambutannya pada pembukaan Munas Golkar.
"Terima kasih Mas Bambang Soesatyo membuka Munas ini menjadi adem, tenang," kata Airlangga diikuti dengan tepuk tangan yang riuh dari peserta Munas.
Di ujung sambutan, Airlangga kembali menyinggung sikap Bambang.
Ia mengapresiasi sikap Bambang. Airlangga juga memuji dengan menyebutkan bahwa Bambang sebagai kader terbaik Golkar.
"Kepada Ketua MPR yang merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar yaitu Bapak Bambang Soesatyo, saya mengapresiasi setinggi-tingginya," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, sesaat sebelum Munas, dirinya telah bertemu Bambang dan mendengar pernyataan langsung bahwa Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar itu benar-benar mengundurkan diri dari bursa caketum.
"Beliau menyampaikan dengan tegas, untuk setia pada komitmen bersama dan mengedepankan persatuan, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi," ujar Airlangga disambut tepuk tangan yang riuh dari peserta Munas.
5. Diikuti kader lain
Setelah Bambang Soesatyo, dua kader Golkar lain juga menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Pertama ialah Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo.
Ia mengumumkan menarik diri dari bursa pencalonan sesaat setelah Bambang menyatakan mundur.
"Saya menyatakan mundur dari pencalonan bakal caketum Golkar di Munas yang akan datang," ujar Indra di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.
Indra mengatakan bahwa pengunduran dirinya juga sebagai bentuk dukungan kepada Bambang.
Tujuannya, Partai Golkar tidak terpecah belah.
"Dengan keputusan Bambang Soesatyo, kita runding, akhirnya kami mengatakan kita harus mendukung keputusan ini."
"Karena kami ingin menyelamatkan Partai Golkar," kata dia.
Selain Indra, politikus senior Golkar Agun Gunandjar Sudarsa juga menyatakan mundur.
"Hari ini saya menyatakan mundur sebagai calon ketua umum di Munas di Ritz-Carlton ini," ujar Agun saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.
Agun mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk mundur setelah mendapat jaminan bahwa partai akan solid dan dijalankan secara demokratis.
"Ada garansi lima tahun ke depan partai harus dijalankan dengan cara demokratis, melalui kolektif kolegial, rapat," ucap dia.
6. Tiga nama calon ketua umum tersisa
Dengan mundurnya sejumlah kader yang telah mendaftarkan diri sebagai caketum, tersisa tiga nama yang memenuhi syarat ikut dalam pencalonan.
Awalnya, ada sembilan nama kader yang mendaftarkan diri sebagai caketum. Namun, empat dari sembilan nama itu ternyata tak memenuhi syarat.
"Dari sembilan nama yang mendaftarkan diri, ada empat nama yang tidak memenuhi syarat," kata Maman sebelum pembukaan Munas Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa.
Keempat nama yang tak memenuhi syarat itu adalah Indra Bambang Utoyo, Ahmad Anama, Dereck Loupaty, dan Aris Mandji.
Maman menjelaskan, Indra Bambang Utoyo dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tak mau menandatangani surat yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mendirikan partai baru jika tak terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.
Sedangkan Ahmad Anama tidak memenuhi syarat karena riwayatnya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar belum mencapai lima tahun.
Sementara itu, Derek Loupatty tak memenuhi syarat karena prestasinya di internal Golkar dinilai masih kurang.
"Terakhir, Pak Aris Mandji berdasarkan beberapa catatan kita beliau pernah caleg dari partai lain," ujar Maman.
Sedangkan nama yang memenuhi syarat sebagai caketum berjumlah lima, yaitu Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Ali Yahya, dan Agun Gunandjar.
Namun, sesaat sebelum pembukaan Munas, Bambang dan Agun Gunandjar telah menyatakan mengundurkan diri.
Sedangkan Ridwan Hisjam telah mengonfirmasi untuk tetap maju dalam pemilihan ketua umum.
"Enggak mundur, aku enggak pernah teken surat (pengunduran diri)," ujar Ridwan.
Satu nama lainnya, yaitu Ali Yahya, hingga kini belum ada konfirmasi.
Kalla tegur citra jelek DPP Golkar
Bersamaan dengan momen Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, politisi senior partai tersebut, Jusuf Kalla mengungkap citra dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik, khususnya ketua umum dan sekretaris jenderal, yang dianggap seperti 'malaikat maut' oleh pengurus di bawahnya.
Sebutan itu digunakan untuk menggambarkan kewenangan ketua umum dan sekjen yang bisa sewaktu-waktu mengganti struktur kepengurusan, jika ada kader yang tak sejalan.
Kondisi itu, kata Kalla, tidak hanya terjadi di internal Golkar, tetapi hampir di semua partai politik.
"Ada seorang pimpinan partai, bukan Golkar, tapi saya kira persoalan itu sama saja hampir semua partai, termasuk Golkar, 'Pak, DPP itu sekarang seperti malaikat maut', loh apa maksud dia malaikat maut DPP itu?" ujar Kalla dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
"Ketua umum itu 'Ya dia tentukan segala-galanya, kalau kita enggak setuju dan sejalan langsung di Plt kan', dan itu terjadi di Golkar luar biasa banyaknya karena enggak setuju," sambungnya.
Tidak hanya itu, Kalla mengatakan, calon anggota legislastif, gubernur, hingga bupati, seluruhnya DPP yang menentukan.
Ia menyinggung kondisi tersebut hampir sama dengan era diktator.
"Jangan sampai ada diktator zaman dulu pindah ke partai," ujarnya.
Baca: Ustaz Al Habsy Ledek Yusuf Mansur dan TGB Apes, Tak Kebagian Kursi Menteri Jokowi: Kasian Deh Lu
Baca: Kerap Soroti Menteri Jokowi, Rocky Gerung Belum Kritik Nadiem Makarim, Ternyata Ini Alasannya
Baca: Ini Sosok Menteri Termiskin Era Soekarno dan Soeharto tapi Paling Berprestasi, Jasanya Menakjubkan
Oleh karenanya, Kalla mendorong adanya revisi undang-undang kepartaian.
Revisi tersebut harus mengatur ulang tentang kewenangan ketua umum dan sekretaris jenderal partai, khususnya dalam hal memberhentikan pengurus harian dan menunjuk calon legislatif hingga kepala daerah.
"Itu yang harus diubah itu semuanya undang-undang kepartaian," katanya.
Citra Golkar diperparah Setya Novanto
Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut Setya Novanto biang memburuknya citra Partai Golkar.
Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang kemudian menetapkan Novanto sebagai terdakwa. "Ternyata dia (Novanto) biangnya.
Semua pada tahu itu, dibanding sekarang, akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
Kalla lantas bercerita bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai ketua umum, Novanto pernah memohon untuk menjadi wakil sekretaris fraksi Golkar.
Novanto juga sempat melobi sejumlah elite Golkar agar permintaannya itu diwujudkan.
Tetapi, seluruh lobi itu gagal dan tidak satu pun elite partai bersedia memenuhi permintaan Novanto.
"Dia mengemis jadi wakil sekertaris fraksi, melobi."
Baca: Ternyata Nama Cucu Jokowi Lembah Manah juga Dimiliki Anak SD Asal Solo ini, Siapa Dia?
Baca: Presiden Jokowi Mengeluh Terjebak Macet 30 Menit, Anies Baswedan: Kita Mengalami Penurunan Kemacetan
Baca: Masa Jabatan Akan Berakhir, Jusuf Kalla Bongkar Kebiasaannya yang Tak Bisa Makan Tanpa Ditemani Staf
Baca: Jawaban Jusuf Kalla Ketika Dikritik Soal Penanganan Karhutla oleh Perdana Menteri Malaysia
"Saya bilang tidak bisa urus apapun di partai, nggak boleh campur tangan di partai apapun."
"Sudah semua orang lobi, sama sekali Novanto tidak bisa urus apapun," ujar Kalla.
"Jadi aman kita," lanjutnya.
Kalla tak mau ada anggota DPR yang mencampuri proyek, apalagi mengambil 'manfaat' dari proyek-proyek tersebut.
Saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Kalla bertekad agar partainya bersih dari kasus korupsi apapun.
Bagi Kalla, pemerintahan yang baik bisa tercipta hanya jika partai politik tidak koruptif.
"Kalau partai tidak bersih gimana mau berbicara anti korupsi, gimana bicara good governance tapi kita sendiri governance-nya enggak baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara," kata dia.
(Tribunnewswiki.com/Haris/Fitria Chusna)
