Soal Revisi UU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR, Indonesia Berduka

Menolak revisi UU KPK, ratusan mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR, Kamis (19/9/2019).


zoom-inlihat foto
mahasiswa-nyatakan-mosi-tidak-percaya-pada-dpr.jpg
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Elemen mahasiwa dari berbagai universitas menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (19/9/2019).


Menolak revisi UU KPK, ratusan mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR, Kamis (19/9/2019).

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Kemelut revisi Undang-Undang KPK masih terus terjadi.

Menanggapi hal tersebut, massa aksi yang terdiri atas elemen mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (19/9/2019), mosi tidak percaya itu disampaikan ketika sejumlah perwakilan mahasiswa melakukan audiensi dengan Seketaris Jenderal DPR, Indra Iskandar di Ruang KK 1 Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Elemen mahasiswa itu menilai banyak kinerja DPR yang tidak optimal, sehingga perlu diberikan mosi tidak percaya.

"Mosi tidak percaya sudah dilayangkan kepada DPR karena banyaknya kinerja yang tidak optimal," ujar perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Manik Marganamahendra saat audiensi.

Baca: Mahasiswa Demo untuk Pencabutan RKUHP dan UU KPK, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Mereka menyampaikan mosi tidak percaya karena DPR bersama pemerintah sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Mereka juga menuntut DPR untuk membatalkan pengesahan revisi UU KPK di tengah polemik dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Di sisi lain, mahasiwa juga menyoroti proses pembahasan RUU KPK yang tertutup dan tidak melibatkan aspirasi publik.

"Kami sangat menyesalkan revisi UU KPK justru disahkan dengan berbagai polemik yang ada dan berbagai tuntutan menolak revisi tersebut, tapi masih juga disahkan," kata Manik.

Baca: Demo Tolak RKUHP dan UU KPK, Mahasiswa Padati Jalan Exit Tol DPR/MPR

Poster yang dibawa salah seorang massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta, Selasa (17/9/2019). (TribunnewsWIKI/Istimewa)
Poster yang dibawa salah seorang massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta, Selasa (17/9/2019). (TribunnewsWIKI/Istimewa) (TribunnewsWIKI/Istimewa)

Mereka juga meminta DPR menunda pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap sejumlah pasalnya dapat mengancam demokrasi, ranah privat warga negara, dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved