Mahasiswa Demo untuk Pencabutan RKUHP dan UU KPK, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pengunjuk rasa meminta DPR dan Pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Mahasiswa Demo untuk Pencabutan RKUHP dan UU KPK, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. 


Pengunjuk rasa meminta DPR dan Pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Para mahasiswa berjalan dari arah kawasan Semanggi dan memadati ruas jalan Gatot Subroto.

Massa meminta DPR dan Pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Cabut! Cabut! Cabut RUU sekarang juga!" teriak mahasiswa yang juga membawa perangkat aksi untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Senada dengan permintaan para demonstran, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga meminta DPR RI dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP.

Menurut Komnas HAM, RKUHP perlu diperbaiki dan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak segera menandatangani RKUHP tersebut.

Baca: Revisi UU KPK Mulus, Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terseok

"Permintaan kita konkret saja, kami dari Komnas HAM menilai lebih bijak RKUHP ditunda saja dan diperbaiki, tidak segera disahkan. Kalau dijadwalkan di DPR ya kami berharap Presiden Jokowi tidak segera tandatangan," ujar komisioner Komnas HAM bidang pengkajian dan penelitian, Choirul Anam, dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

"Kami dari Komnas HAM percaya kalau masih punya niat baik meletakkan pemidanaan ini, tunda saja dua atau tiga bulan lagi. Kan enggak semuanya yang harus diperbaiki, ada catatan yang belum bagus," sambungnya.

Pasal Bermasalah

Choirul Anam mencontohkan, salah satu pasal yang bermasalah yakni ketentuan penerapan hukuman mati yang masih diatur RKUHP.





Halaman
123
Editor: Ekarista Rahmawati Putri






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved